Stories - 26 August 2022

Apa Itu Sidang Etik yang Dijalani Irjen Ferdy Sambo?

Mengacu dari Peraturan Kepala Kepolisian (Kapolri) Republik No.7/2006, sidang etik merupakan sidang kepada polisi yang melakukan pelanggaran etik.


Mantan Kadiv Propam Polri Irjen Ferdy Sambo berjalan keluar ruangan usai mengikuti sidang Komisi Kode Etik Polri, Jumat (26/8/2022). - Antara -

Context.id, JAKARTA - Sidang etik yang dijalankan Irjen Ferdy Sambo banyak menjadi buah bibir akhir-akhir ini. Mulai dari sidang yang disiarkan secara langsung, tapi bisu. Hingga hasil sidang yang menyatakan bahwa Irjen FS ini dipecat secara tidak hormat.

Namun, tunggu dulu deh. Memang apa itu sidang etik dan kenapa Irjen Ferdy harus ikut dalam sidang kode etik?

Mengacu dari Peraturan Kepala Kepolisian (Kapolri) Republik No.7/2006, sidang etik merupakan sidang kepada polisi yang melakukan pelanggaran etik.

Menurut Peraturan Kapolri No.19/2012 dan dilansir dari Tempo, hal yang termasuk kode etik polisi adalah penerapan nilai-nilai Pancasila,Tribrata, dan Catur Prasetya. 

Polisi yang ketahuan melanggar kode etik akan terjerat salah satu dari empat kategori utama, yakni etika kenegaraan, kelembagaan, kemasyarakatan, dan kepribadian.

Namun, dalam kepolisian, biasanya yang paling dominan adalah etika ketiga, yaitu etika kelembagaan. Etika ini merupakan sikap moral seorang anggota Polri terhadap institusinya. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pengabdian dan menjunjung tinggi ikatan lahir batin dari institusi Polri dengan segala martabat dan kehormatannya. 

Lebih lanjut, jika polisi yang melanggar sudah diketahui kategori pelanggarannya, maka ia akan diberikan sanksi. Nah, tujuan sanksi tersebut adalah agar pelanggar disadarkan, dididik, dan diberikan efek jera, agar pelanggar tidak melakukan kesalahannya lagi. 

Berdasarkan Bab III tentang Penegakan Kode Etik, sanksi dari seorang anggota Polri yang melanggar kode etik adalah akan dinyatakan sebagai pelaku perbuatan tercela dan/atau diminta untuk minta maaf secara terbatas atau secara langsung dan/atau mengikuti pembinaan ulang profesi, dan/atau dinyatakan tidak layak lagi untuk menjalankan profesi/fungsi kepolisian. 

Adapun pihak yang akan melakukan sidang, melaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran, dan menilai sanksi yang dijatuhkan adalah Komisi Kode Etik Polri. 

Dilansir dari Tempo, anggota Polri yang diputuskan pidana dengan hukuman minimal 3 bulan penjara dan telah berkekuatan hukum tetap, dapat direkomendasikan oleh anggota sidang Komisi Kode Etik Polri, apakah anggota tersebut masih atau sudah tidak layak untuk dipertahankan sebagai anggota Polri.

Dalam kasus Irjen Ferdy Sambo ini, sanksi yang dijatuhkan adalah sanksi etika, yaitu pelanggaran etika dan perbuatan tercela. Selain itu, Irjen FS juga mendapatkan sanksi administratif dengan penempatan khusus selama 21 hari, serta pemberhentian dengan tidak hormat sebagai anggota Polri.

Pasalnya, seperti yang diketahui bahwa Irjen FS merupakan tersangka kasus pembunuhan ajudannya, Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J) karena ia merupakan dalang pembunuhan. 

Walaupun hingga berita ini diturunkan masih belum dilakukan sidang untuk putusan hukuman penjara Irjen FS, tetapi menurut keterangan terakhir, ia terjerat Pasal 340 subsider Pasal 338 juncto Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP dengan hukuman pidana maksimal hukuman mati, atau penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara. 


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Perebutan Likuiditas di Indonesia, Apa Itu?

Likuditas adalah kemampuan entitas dalam memenuhi kewajiban finansialnya yang akan jatuh tempo

Noviarizal Fernandez | 26-07-2024

Suku Inuit di Alaska, Tetap Sehat Walau Tak Makan Sayur

Suku Inuit tetap sehat karena memakan banyak organ daging mentah yang mempunyai kandungan vitamin C, nutrisi, dan lemak jenuh tinggi

Context.id | 26-07-2024

Dampingi Korban Kekerasan Seksual Malah Terjerat UU ITE

Penyidik dianggap tidak memperhatikan dan berupaya mencari fakta-fakta yang akurat berkaitan dengan kasus kekerasan seksual

Noviarizal Fernandez | 26-07-2024

Ini Aturan Penggunaan Bahan Pengawet Makanan

Pengawet makanan dari bahan kimia boleh digunakan dengan batas kadar yang sudah ditentukan BPOM

Noviarizal Fernandez | 25-07-2024