Stories - 08 August 2022

Bharada E Ajukan Justice Collaborator, Apa Untungnya?

Bharada E (Richard Eliexer) sedang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum.


Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan Kantor Komnas HAM, Selasa (26/7/2022). -Antara-

Context.id, JAKARTA - Masih ingat kasus kasus kematian Brigadir J?  Saat ini, tersangka kasus penembakan atau yang kerap dipanggil Bharada E sudah menjadi tersangka.

Namun, bukan sembarang tersangka. Pasalnya, pria yang bernama asli Richard Eliexer ini sedang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus ini. 

Pengacara Bharada E Deolipa Yumara menyatakan, setelah kliennya menceritakan detail peristiwa yang dialaminya, ia pun menyimpulkan bahwa pengetahuan kliennya ini sangat penting dan kliennya dapat menjadi saksi kunci dalam kasus ini. 

“Kami berpandangan apa yang dialami adalah suatu keadaan kunci yang bisa memberikan titik terang peristiwa ini,” ujar Deolipa.  

Selain itu, Deolipa  juga menyimpulkan bahwa Bharada E saat ini perlu dilindungi. Oleh karena itu, Deolipa akan meminta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). “Beliau bercerita sesuatu yang membuat tidak nyaman selama ini,” ujar Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa juga menyatakan bahwa kliennya tidak mau sendirian dipermasalahkan dalam kasus ini.  

 

Justice Collaborator Bisa Meringankan Hukuman?

Ternyata, keinginan Bharada E untuk menjadi justice collaborator juga akan membuatnya diuntungkan dalam segi hukuman. 

Pasalnya, dilansir dari Tempo, UU No.3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang dijatuhkan terhadapnya”.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu  juga menyatakan bahwa upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana kejahatan besar, maka harus memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus bagi setiap orang yang mengetahui, melapor, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum. 

Namun sekalipun itu, menurut Business Law Binus, regulasi tersebut masih belum memberikan pengaturan yang proporsional pada pelaku yang juga justice collaborator, sehingga pada dasarnya keberadaan juru kunci ini dapat direspon berbeda oleh penegak hukum.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Suara Golkar Terbesar di Koalisi Prabowo, Jatah Menterinya Banyak?

Kinerja perolehan suara mentereng dalam Pemilu Legislatif atau Pileg 2024 dinilai menjadi tolok ukur

Noviarizal Fernandez | 24-04-2024

Laga Panas Para Jawara di AFC Cup U-23

Tiga mantan pemenang Piala Asia AFC U23 lainnya juga turut lolos ke babak penentu itu

Noviarizal Fernandez | 24-04-2024

Tren Positif Berlanjut, Industri Mobil Listrik Makin Menjanjikan

Pada 2023 lalu, penjualan mobil listrik memecahkan rekor penjualan mencapai 14 juta unit secara global atau setara dengan 18% dari seluruh penjual ...

Context.id | 24-04-2024

Profi Tiga Hakim Dissenting Opinion Putusan MK Soal Pilpres 2024

Tiga hakim ajukan pendapat berbeda dengan lima hakim lainnya terkait putusan MK yang menolak permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Context.id | 23-04-2024