Stories - 08 August 2022

Bharada E Ajukan Justice Collaborator, Apa Untungnya?

Bharada E (Richard Eliexer) sedang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator atau pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum.


Ajudan Irjen Pol Ferdy Sambo, Richard Eliezer Pudihang Lumiu atau Bharada E berjalan memasuki ruangan Kantor Komnas HAM, Selasa (26/7/2022). -Antara-

Context.id, JAKARTA - Masih ingat kasus kasus kematian Brigadir J?  Saat ini, tersangka kasus penembakan atau yang kerap dipanggil Bharada E sudah menjadi tersangka.

Namun, bukan sembarang tersangka. Pasalnya, pria yang bernama asli Richard Eliexer ini sedang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator (JC) atau pelaku tindak pidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk membongkar kasus ini. 

Pengacara Bharada E Deolipa Yumara menyatakan, setelah kliennya menceritakan detail peristiwa yang dialaminya, ia pun menyimpulkan bahwa pengetahuan kliennya ini sangat penting dan kliennya dapat menjadi saksi kunci dalam kasus ini. 

“Kami berpandangan apa yang dialami adalah suatu keadaan kunci yang bisa memberikan titik terang peristiwa ini,” ujar Deolipa.  

Selain itu, Deolipa  juga menyimpulkan bahwa Bharada E saat ini perlu dilindungi. Oleh karena itu, Deolipa akan meminta perlindungan ke LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban). “Beliau bercerita sesuatu yang membuat tidak nyaman selama ini,” ujar Deolipa.

Lebih lanjut, Deolipa juga menyatakan bahwa kliennya tidak mau sendirian dipermasalahkan dalam kasus ini.  

 

Justice Collaborator Bisa Meringankan Hukuman?

Ternyata, keinginan Bharada E untuk menjadi justice collaborator juga akan membuatnya diuntungkan dalam segi hukuman. 

Pasalnya, dilansir dari Tempo, UU No.3 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama, tidak dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat meringankan pidana yang dijatuhkan terhadapnya”.

Selain itu, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu  juga menyatakan bahwa upaya menumbuhkan partisipasi publik guna mengungkap tindak pidana kejahatan besar, maka harus memberikan perlindungan hukum dan perlakuan khusus bagi setiap orang yang mengetahui, melapor, dan atau menemukan suatu hal yang dapat membantu aparat penegak hukum. 

Namun sekalipun itu, menurut Business Law Binus, regulasi tersebut masih belum memberikan pengaturan yang proporsional pada pelaku yang juga justice collaborator, sehingga pada dasarnya keberadaan juru kunci ini dapat direspon berbeda oleh penegak hukum.


Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

MORE  STORIES

Punya Uang Rp1 Triliun atau Lebih? Definisi Ulang Orang-Orang Super Kaya

Semakin lama pertumbuhan kelompok orang super crazy rich terus naik. Hal ini membuat definisi standar orang super kaya pun berubah

Context.id | 15-10-2024

Soal Mendirikan Perusahaan Teknologi, Gen Z Kalah dari Generasi Sebelumnya

Generasi Z atau Gen Z dianggap tidak mampu mendirikan perusahaan teknologi seperti para pendahulunya. Benarkah?

Context.id | 15-10-2024

Peringatan 70 Tahun Godzilla, dari Kritik Nuklir hingga Krisis Iklim

Pesan dalam Film Godzilla yang secara simbolis menggambarkan kritik terhadap nuklir dan perubahan iklim tetap relevan hingga kini

Naufal Jauhar Nazhif | 15-10-2024

AI atau Manajer Investasi, Siapa Lebih Unggul Memilih Instrumen Investasi?

Kecerdasan buatan (AI) mengubah manajemen investasi, menawarkan peluang dan tantangan yang memerlukan keterampilan baru.

Context.id | 15-10-2024