Context, JAKARTA - November 2022 nanti, belanja ke Singapura, Thailand, Filipina, dan Malaysia bisa menggunakan QR Code. Pasalnya, Indonesia dan 4 negara tersebut telah menyepakati untuk menerapkan transaksi pembayaran lintas negara (cross border payment).

Menurut Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, selain menyamakan QR Code, kerja sama di 5 negara Asia Tenggara ini juga akan mencangkup open API (application payment interface), dan fast payment yang disesuaikan local currency settlement (LCS). 

“Kami akan bekerja sama dan menargetkan pada November mendatang, para pemimpin bank sentral kelima negara bakal menandatangani nota kesepahaman. Ini adalah visi singkatnya,” ujar Perry dilansir dari Bisnis.

Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran BI Filianingsih Hendarta, menyebutkan jika kerjasama 5 negara tersebut diwakili oleh 5 bank dari tiap negara, yaitu Bank Indonesia, Bank Thailand, Bank Negara Malaysia, Otoritas Moneter SIngapura, dan Bank Sentral Filipina.

Kerjasama antar 5 negara utama di Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) ini akan menjadi yang pertama di Asia Tenggara. Pasalnya, hanya 5 negara ini lah yang telah memiliki infrastruktur yang mendukung untuk transaksi digital. 

Di masing-masing negara tersebut, transaksi digital memang sudah jadi hal yang biasa. Perkembangannya pun juga cukup pesat. Di Indonesia sendiri, Bank Indonesia mencatat adanya pertumbuhan transaksi digital sebesar 41,35 persen menjadi Rp27,1 triliun secara year on year (yoy) pada bulan Februari 2022. Selain itu, transaksi bank digital juga naik menjadi 46,53 persen menjadi Rp3.732,8 triliun secara yoy.

Menurut Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid, pandemi membawa pengaruh besar terhadap perkembangan transaksi digital. Larangan untuk saling bersentuhan dan himbauan menjaga jarak membuat banyak orang terbiasa dengan transaksi melalui scan QR Code.

Selain itu, Arsjad juga mengatakan jika cross border payment ini akan memudahkan seseorang untuk berbelanja di 5 negara tersebut. Pasalnya, sistem ini memungkinkan pelancong atau turis di 5 negara tersebut tidak perlu menukarkan mata uang mereka dengan mata uang lokal.

“Cross border payment ini bagaimana kita melakukan pembayaran menggunakan rupiah atau mereka, misalnya, menggunakan baht. kita bisa menggunakan mata uang kita sendiri,” kata Arsjad dikutip dari Tempo.

Sudah Diuji Coba

Sebelumnya, pada 17 Agustus 2021, Bank Indonesia juga telah meluncurkan kerja sama pembayaran melalui QR sebagai cross border payment dengan Bank Thailand. Dilansir dari Bisnis, peluncuran kerja sama antara kedua negara saat itu telah membuat pengguna dari Indonesia bisa memindai QR Code Thailand saat ingin melakukan transaksi. 

Sebaliknya, pengguna Thailand yang ada di Indonesia juga bisa menggunakan aplikasi yang tersedia untuk memindai Quick Response Code Indonesia Standart (QRIS) saat ingin bertransaksi. Menurut Bank Indonesia, kerja sama tersebut telah memacu transaksi antar kedua negara, kemudian juga meningkatkan sektor pariwisata di dua negara tersebut. 

Bank Indonesia mengatakan jika kerja sama antar Indonesia dan Thailand pada tahun 2021 tersebut adalah sebuah uji coba. Tujuan uji coba tersebut untuk memastikan kelancaran interkoneksi dan mengenalkan sistem baru ini kepada operator, pedagang, dan pelanggan. 

Rencananya, komersialisasinya akan dilakukan pada kuartal 1 tahun 2022 ini. Namun, melihat keberhasilan tersebut, 3 negara Asia Tenggara lainnya sepakat untuk melakukan kerja sama serupa. Pada akhirnya, kerja sama cross border payment antar 2 negara tersebut pun dikembangkan menjadi kerja sama antar 5 negara.

Hambatan Penerapan Cross Border Payment

Menurut Filianingsih, sistem yang sedang dikembangkan oleh 5 negara tersebut memang akan tetap berjalan. Tetapi, ia juga menyatakan jika dalam proyek ini, setidaknya ada 4 poin yang bisa menjadi penghambat.

Hambatan yang pertama, Filianingsih mengatakan jika proyek ini akan membutuhkan biaya yang mahal. Pasalnya, harus ada infrastruktur yang disiapkan di masing-masing negara untuk membuat sistem cross border payment.

Kedua, perbedaan waktu yang jauh antar negara juga akan menjadi suatu hambatan. Contohnya, jika suatu transaksi pembayaran di suatu negara baru saja dilakukan di waktu jam kerja, tapi penerimanya berada di negara yang sudah melewati jam kerja, maka bisa saja pembayaran tersebut menjadi delay.

Kemudian, hambatan yang ketiga adalah aspek transparansi. Menurut Filianingsih, aspek ini selalu menjadi hambatan penyediaan transaksi yang dilakukan oleh lebih dari satu negara. Hambatan keempat, aksesibilitas yang belum diterima semua masyarakat. Pasalnya, belum tentu semua masyarakat di 5 negara tersebut paham digital. Masih banyak yang lebih memilih untuk bertransaksi dengan uang fisik dibanding secara digital.