Context.id, JAKARTA - Di saat negara-negara lain berlomba menarik investor lewat pengembangan teknologi mutakhir dari mobil listrik sampai kecerdasan buatan Indonesia masih harus menghadapi satu masalah lama yang terus berulang, premanisme oleh organisasi kemasyarakatan alias ormas.

Sementara China sedang tancap gas di bidang mobil listrik dan Vietnam sukses menjadi magnet investasi Asia, Indonesia malah kedodoran gara-gara ulah sebagian oknum Ormas.

Kalau kamu merasa dari dulu isu ormas itu-itu saja, kamu tidak salah. Hampir setiap tahun, selalu saja muncul kabar soal Ormas yang minta jatah proyek, melakukan intimidasi, hingga menutup paksa aktivitas industri. 

Masalahnya, kini mereka tak lagi hanya mengganggu pedagang kaki lima atau warung kecil. Industri besar pun jadi sasaran.

Salah satu kasus terbaru melibatkan BYD, raksasa otomotif asal China yang baru saja membangun fasilitas produksi mobil listrik di kawasan industri Subang Smartpolitan, Jawa Barat. 

Pabrik ini dirancang mampu memproduksi 150.000 unit mobil listrik per tahun salah satu yang terbesar di luar China. Namun, pembangunan pabrik BYD justru terganggu aksi premanisme oleh Ormas.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mengungkapkan gangguan dari Ormas itu sangat serius. Ia menyebut pemerintah harus bertindak tegas agar Indonesia tidak kehilangan kepercayaan dari investor besar.

Bahkan Moeldoko, Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo), menyatakan produsen mobil listrik asal Vietnam, VinFast, juga sempat menghadapi kasus serupa.

Menurut Himpunan Kawasan Industri (HKI), beberapa Ormas juga melakukan aksi unjuk rasa di dalam kawasan industri hingga menyegel fasilitas produksi secara paksa hanya karena mereka tidak mendapat "jatah".

Ratusan triliun bisa melayang
Ketua Umum HKI Sanny Iskandar menyebut dampak dari aksi semacam ini bukan main-main. Gangguan berulang seperti itu bisa membuat industri hengkang dari kawasan, bahkan membatalkan rencana investasi. Nilai kerugiannya? Diperkirakan bisa mencapai ratusan triliun rupiah.

Padahal, Indonesia sebenarnya punya daya saing yang kuat. Deputi Kementerian Investasi, Nurul Ichwan, menyebut biaya investasi di Indonesia kompetitif. Sayangnya, daya tarik itu bisa sirna jika masalah pungli dan intimidasi tak juga ditangani serius.

Pertanyaannya kini sampai kapan investor harus berhadapan dengan premanisme berkedok ormas?

Masalah ini bukan sekadar urusan penegakan hukum. Ini menyangkut citra Indonesia di mata dunia usaha internasional. Kalau tidak segera dibenahi, Indonesia bisa ketinggalan dalam kompetisi global yang makin ketat bahkan dari negara-negara tetangga yang dulunya justru belajar dari kita.