Context.id, JAKARTA - Pemerintah Vietnam tengah melakukan reformasi besar dalam efisiensi anggaran dengan memangkas jumlah kementerian dan lembaga pemerintahan.

Dari 30 kementerian dan lembaga yang ada, pemerintah berencana mengurangi delapan institusi, sehingga hanya tersisa 22 kementerian dan lembaga.

Langkah ini diproyeksikan mampu menghemat anggaran hingga Rp72,5 triliun dalam lima tahun ke depan.

Kebijakan ini sejalan dengan ambisi Vietnam untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8% pada 2025, memperoleh status negara berpendapatan menengah pada 2030, dan menjadi negara berpendapatan tinggi pada 2045.

Namun, di balik rencana efisiensi ini, muncul dampak sosial yang cukup signifikan.

Pemangkasan kementerian dan lembaga tersebut berpotensi menghilangkan sekitar 20% lapangan pekerjaan di sektor publik, yang berarti sekitar 100.000 pekerja, termasuk pegawai negeri, media pemerintah, polisi, dan militer, akan terkena dampaknya. 

Pemerintah Vietnam pun harus mengalokasikan dana Rp80 triliun untuk pesangon para pekerja yang terdampak kebijakan ini.

Langkah efisiensi yang dilakukan Vietnam cukup kontras dibandingkan dengan yang dilakukan di Indonesia. Pemerintahan Presiden Prabowo juga tengah melakukan efisiensi anggaran, namun dengan pendekatan berbeda. 

Jika Vietnam memangkas jumlah kementerian dan lembaga, Indonesia lebih berfokus pada pemangkasan anggaran tanpa mengurangi jumlah institusi pemerintahan.

Kebijakan ini memicu pro-kontra di kalangan masyarakat. Di satu sisi, efisiensi dianggap perlu untuk mengoptimalkan anggaran dan meningkatkan efektivitas pemerintahan.

Namun, di sisi lain, jumlah kementerian dan lembaga di era Prabowo justru mengalami kenaikan dibandingkan pemerintahan sebelumnya.

Dari dua pendekatan berbeda ini, muncul pertanyaan besar: lebih efektif mana, efisiensi ala Vietnam atau Indonesia?