Share

Unfold 17 Desember 2024

Inilah Cara Pemerintah Jepang untuk Atasi Resesi Seks

Pemerintah Metropolitan Tokyo berencana menerapkan sistem kerja empat hari seminggu bagi pegawainya untuk mengatasi masalah resesi seks dan stres akibat bekerja

Ilustrasi para pekerja di Tokyo Jepang/Rizki Ghazali-Context

Context.id, JAKARTA - Pemerintah Jepang akan mengurangi jam kerja warganya dengan menerapkan kebijakan 4 hari kerja dalam seminggu. Kebijakan ini akan mulai berlaku di Kota Tokyo pada April 2025. 

Aturan ini merupakan bagian dari kampanye "reformasi gaya kerja" yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang UMKM dan pemerintah. 

Kampanye ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, mengembangkan keseimbangan kehidupan orang-orang, mereformasi budaya kerja dan mengatasi tantangan sosial terutama soal minimnya tingkat kelahiran anak. 

Seperti diketahui, saat ini angka kelahiran di Jepang terus menurun dari tahun ke tahunnya. Pada 1990, angka kelahiran di Jepang mencapai 10,578. Sementara pada 2020 dan 2024 anjlok hanya mencapai 7,301 serta 6,995 jiwa. 

Hal ini dibarengi dengan usia rata-rata penduduk Jepang yang semakin menua, membuat populasinya bakal didominasi oleh angkatan tidak produktif

Kalau ini nggak diatasi, maka populasi Jepang diperkirakan bakal menyusut secara signifikan! Saat ini populasi Jepang ada sekitar 123 juta orang dan diperkirakan pada
2060 hanya 86,7 juta jiwa. 

Selain kebijakan 4 hari kerja, pemerintah Tokyo juga akan menerapkan kebijakan "cuti parsial untuk pengasuhan anak". Kebijakan ini memungkinkan karyawan untuk mengurangi jam kerja hingga dua jam per hari untuk mengurus keluarga. 

Selain soal populasi, kebijakan ini juga ada kaitannya dengan budaya kerja di Jepang yang sangat amat stressful! Bahkan, banyak orang Jepang yang sampai meninggal karena bekerja atau disebut Karoshi

Budaya kerja yang keras d an biaya hidup yang sangat mahal di Jepang memang membuat stres. Bahkan bagi pekerja perempuannya aja, dengan kondisi saat ini, mereka harus memilih satu dari dua opsi, yakni berkarier atau berkeluarga

Gubernur Tokyo Yuriko Koike berharap dengan adanya fleksibilitas jam kerja ini kesehatan mental pekerja Jepang akan membaik dan kehidupan mereka juga semakin bahagia berujung dengan adanya kelahiran anak sebagai generasi penerus. 



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin

Unfold 17 Desember 2024

Inilah Cara Pemerintah Jepang untuk Atasi Resesi Seks

Pemerintah Metropolitan Tokyo berencana menerapkan sistem kerja empat hari seminggu bagi pegawainya untuk mengatasi masalah resesi seks dan stres akibat bekerja

Ilustrasi para pekerja di Tokyo Jepang/Rizki Ghazali-Context

Context.id, JAKARTA - Pemerintah Jepang akan mengurangi jam kerja warganya dengan menerapkan kebijakan 4 hari kerja dalam seminggu. Kebijakan ini akan mulai berlaku di Kota Tokyo pada April 2025. 

Aturan ini merupakan bagian dari kampanye "reformasi gaya kerja" yang bertujuan untuk mengatasi kekurangan tenaga kerja, terutama di bidang UMKM dan pemerintah. 

Kampanye ini juga bertujuan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan pekerja, mengembangkan keseimbangan kehidupan orang-orang, mereformasi budaya kerja dan mengatasi tantangan sosial terutama soal minimnya tingkat kelahiran anak. 

Seperti diketahui, saat ini angka kelahiran di Jepang terus menurun dari tahun ke tahunnya. Pada 1990, angka kelahiran di Jepang mencapai 10,578. Sementara pada 2020 dan 2024 anjlok hanya mencapai 7,301 serta 6,995 jiwa. 

Hal ini dibarengi dengan usia rata-rata penduduk Jepang yang semakin menua, membuat populasinya bakal didominasi oleh angkatan tidak produktif

Kalau ini nggak diatasi, maka populasi Jepang diperkirakan bakal menyusut secara signifikan! Saat ini populasi Jepang ada sekitar 123 juta orang dan diperkirakan pada
2060 hanya 86,7 juta jiwa. 

Selain kebijakan 4 hari kerja, pemerintah Tokyo juga akan menerapkan kebijakan "cuti parsial untuk pengasuhan anak". Kebijakan ini memungkinkan karyawan untuk mengurangi jam kerja hingga dua jam per hari untuk mengurus keluarga. 

Selain soal populasi, kebijakan ini juga ada kaitannya dengan budaya kerja di Jepang yang sangat amat stressful! Bahkan, banyak orang Jepang yang sampai meninggal karena bekerja atau disebut Karoshi

Budaya kerja yang keras d an biaya hidup yang sangat mahal di Jepang memang membuat stres. Bahkan bagi pekerja perempuannya aja, dengan kondisi saat ini, mereka harus memilih satu dari dua opsi, yakni berkarier atau berkeluarga

Gubernur Tokyo Yuriko Koike berharap dengan adanya fleksibilitas jam kerja ini kesehatan mental pekerja Jepang akan membaik dan kehidupan mereka juga semakin bahagia berujung dengan adanya kelahiran anak sebagai generasi penerus. 



Penulis : Context.id

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Apa Benar Jokowi Inisiator Kenaikan PPN Jadi 12 Persen?

Naiknya tarif PPN jadi 12% menimbulkan pertanyaan di masyarakat, siapa inisiator alias biang kerok kenaikan tarif pajak ini?

Naufal Jauhar Nazhif . 27 December 2024

Proyek PIK 2 Bermasalah, Jokowi dan Aguan Digugat?!

PSN PIK 2 yang dimulai pada era Jokowi, kini tengah terjegal. Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyatakan proyek ini masih memiliki sederet masalah.

Naufal Jauhar Nazhif . 24 December 2024

PPN 12% Bikin Gen Z Menderita? Netflix, Spotify, Semuanya Naik!

Gen Z maupun milenial akhir dikenal sangat gemar mengakses platform hiburan model streaming seperti Netflix atau Spotify

Context.id . 20 December 2024

Gus Dur, Presiden Indonesia yang Pernah Dimakzulkan

Pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol mengingatkan kembali akan peristiwa serupa yang pernah terjadi di Indonesia.

Naufal Jauhar Nazhif . 18 December 2024