Bye LPG 3 Kg, Halo Kompor Listrik!

Context, JAKARTA - Pada Senin (20/6/2022), Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian ESDM Tutuka Ariadji menyebutkan jika anggaran subsidi LPG 3 kilogram akan dialihkan ke program pembelian kompor induksi atau listrik. Menurut Tutuka, kebijakan ini nantinya akan dikerjakan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan (Gatrik) Kementerian ESDM. 

Kebijakan pengalihan anggaran subsidi LPG 3 kilogram ke pembelian kompor induksi ini juga didorong oleh PT perusahaan Listrik Negara (Persero) atau PLN. Hal ini dikonfirmasi langsung oleh Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo.

Menurutnya, PLN cukup optimis dengan kebijakan ini. Perusahaan listrik ini sangat percaya diri hingga menargetkan sebanyak 15 juta rumah tangga akan menjadi konsumen baru pengguna kompor induksi.

Nantinya, program pengalihan ke kompor induksi ini tidak akan langsung merata di semua daerah. Kebijakan ini akan berjalan secara paralel, tergantung dengan ketersediaan LPG di setiap daerah.

Misalnya, jika suatu daerah ketersediaan LPG 3 kilogramnya masih minim, maka daerah tersebut akan diprioritaskan untuk pengalihan subsidi ke kompor induksi. Begitupun sebaliknya, jika di suatu daerah ketersediaan gasnya banyak, maka pengalihan kompor induksi tidak akan jadi prioritas.

“Jadi jangan ditumpuk-tumpuk, jalan masing-masing kalau ada sumber gas kita pakai gas kalau tidak ada sumber gas di kota-kota ya kita pakai listrik,” kata Darmawan.

Di waktu yang sama, Kementerian Keuangan juga sedang berencana untuk menaikkan harga LPG 3 kilogram. Rencana ini bisa direalisasikan jika program peralihan dana subsidi ke program pembelian kompor induksi sudah berjalan. Jika harga LPG 3 kilogram naik, maka ini akan jadi yang pertama kali terjadi. Pasalnya, harga dari gas melon ini tidak pernah naik selama kurang lebih 15 tahun.

KENAPA ANGGARAN SUBSIDI DIALIHKAN?

Salah satu alasan utama dibalik munculnya rencana pengalihan anggaran ini adalah karena adanya ketidaktepatan sasaran. Menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu, mayoritas subsidi LPG 3 kilogram malah dinikmati oleh masyarakat mampu. 

“Kalau kita lihat bagaimana manfaat yang diterima masyarakat terhadap LPG memang terlihat sekali dinikmati oleh hampir seluruh masyarakat, justru kelompok yang mampu,” kata Febrio.

Menurut data Kemenkeu, ketidaktepatan sasaran tersebut cukup jomplang. 57,9 persen LPG 3 kg dinikmati oleh empat desil masyarakat terkaya. sedangkan, masyarakat termiskin hanya menikmati 23,3 persen. Hal ini membuktikan, perbedaan harga yang ada membuat seluruh masyarakat beralih ke LPG bersubsidi.

Tapi, ini sepenuhnya bukan kesalahan masyarakat. Soalnya, 80 persen penyediaan LPG di Indonesia berasal dari luar negeri alias impor. Saat ini, keadaan geopolitik dunia sedang sangat tidak stabil. Hal ini menimbulkan adanya fluktuasi harga minyak mentah dunia yang berdampak pada semakin beratnya beban subsidi LPG 3 kilogram. 

Menurut Darmawan Prasodjo, harga keekonomian subsidi LPG 3 kilogram tersebut saat ini sudah memiliki selisih sebesar Rp15.359 per kilogram dari harga jual eceran (HJE). Pada tahun ini, HJE sendiri ditetapkan sebesar Rp4.250 per kilogramnya.

Menurut perkiraan Kemenkeu, selisih yang cukup besar itu diakibatkan oleh harga Indonesia crude price (ICP) yang dipatok sebesar US$100 per barel dengan nilai kurs Rp14.450 per dolar AS. Sehingga, harga patokan yang dihitung Kemenkeu sudah mencapai Rp.19.609 per kilogram.

Selain itu, pengadaan kompor induksi juga akan lebih menguntungkan negara dibandingkan dengan subsidi LPG. Menurut Darmawan, harga keekonomian pengadaan kompor induksi cuma Rp10.350 ekuivalen dengan 1 kilogram LPG. Jika kebijakan pengalihan anggaran subsidi LPG 3 kilogram ke kompor induksi itu jadi dijalankan, makan hal ini akan sangat menghemat anggaran pemerintah.

“Kami akan memberikan program matching per kilogram listrik ekuivalen dengan LPG sekitar Rp7.000 ini sedang kita godok dengan pemerintah, mengalokasikan subsidi LPG 3 kilogram saat ini yang Rp18.000 ke Rp11.000, ini kami matching tadinya subsidi Rp11.000 sekarang jadi Rp3.000,” Darmawan menjelaskan.

KENAPA PERUBAHAN KEBIJAKAN SUBSIDI LPG BARU SEKARANG?

Tidak jelas sebenarnya apa alasan pemerintah selalu menunda untuk merubah kebijakan subsidi LPG ini. Berkali-kali, pemerintah selalu mempertahankan harga subsidi LPG 3 kilogram. Seperti misalnya, pada saat adanya peningkatan harga Contract Price Aramco (CPA) mencapai US$775 per metrik ton pada Februari lalu, pemerintah hanya menaikkan harga LPG non subsidi.

Selain itu, hal-hal serupa juga kerap terjadi, harga subsidi LPG 3 kilogram tidak pernah naik, sampai akhirnya membebani anggaran subsidi LPG itu sendiri. Sampai akhirnya, beban semakin terasa ketika terjadinya perang Rusia-Ukraina yang menyebabkan naiknya tren harga migas dunia. 

"Beban subsidi, khususnya BBM dan LPG juga meningkat dan bisa melebihi asumsi APBN 2022,” kata Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Selain itu, Direktur Eksekutif ReforMiner Institute Komaidi Notonegoro juga mengatakan, akibat ketidakpastian global ini, pemerintah hanya punya dua opsi, yaitu menaikkan harga eceran tertinggi (HET) LPG 3 kg atau menambah anggaran subsidi.

“Jika LPG bersubsidi tidak disesuaikan, pasti beban subsidi naik,” ujar Komaidi.

Sampai akhirnya, pemerintah memilih untuk mengalihkan anggaran subsidi LPG 3 kilogram yang sudah cukup memberatkan. Selain itu, harga subsidi LPG 3 kilogram juga akan dinaikkan. Berdasarkan Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Kementerian ESDM Soerjaningsih, kebijakan kenaikkan harga gas melon ini baru akan efektif tahun depan.