Palestina Menginginkan Keanggotaan Penuh di PBB

Context.id, JAKARTA - Otoritas Palestina menginginkan agar Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa menjadikan Palestina sebagai anggota penuh badan dunia tersebut. 

Melansir New Arab, Riyad Mansour sebagai pengamat permanen PBB mengumumkan rencana Palestina setelah terjadi perang di Gaza selama 5 bulan yang telah menewaskan 32 ribu orang dan ekspansi besar-besaran Israel di Tepi Barat.

Mansour berharap jika Dewan Keamanan PBB dapat mengambil keputusan dalam Pertemuan Tingkat Menteri 18 April di Timur Tengah meskipun pungutan resmi belum dijadwalkan.

“Aplikasi Palestina sejak 2011 untuk keanggotaan penuh masih tertunda karena dewan beranggotakan 15 tidak pernah mengambil keputusan formal” ucap Mansour, seperti dikutip, Kamis, (4/4).

Tak hanya itu, Mansour juga berniat untuk mengajukan permohonan pemungutan suara ulang di Dewan Keamanan bulan ini untuk mengajukan keanggotaan penuh Palestina di PBB.

Pasalnya perang di jalur Gaza telah berkembang menjadi tekanan global untuk mendukung upaya solusi dua negara antara Palestina dan Israel yang sama-sama merdeka di wilayah tersebut.

Washington selaku sekutu terdekat Israel juga mengecam ekspansi Israel pada bulan Februari terhadap pemukiman baru di wilayah Tepi Barat tidak sesuai dengan hukum dan perjanjian internasional.

Tak hanya itu, Ketua Hak Asasi Manusia PBB Volker Turk pada bulan Maret juga menyatakan jika pemindahan pemukiman Israel ke wilayah pendudukan merupakan kejahatan perang dan diperlukan solusi kedua negara. 

Meskipun demikian, Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan mengatakan jika Otoritas Palestina belum memenuhi kriteria yang diperlukan untuk menjadi keanggotaan penuh PBB.

Dia juga mengatakan jika siapapun yang mendukung pengakuan negara Palestina tidak hanya akan memberikan teror, tetapi juga mendukung langkah sepihak yang bertentangan dengan prinsip negosiasi yang sudah disepakati sebelumnya.

Erdan juga menekankan jika anggota Dewan Keamanan permanen, seperti AS dapat memveto keputusan atas resolusi tersebut.

Meskipun begitu, saat ini pemerintahan Biden dilaporkan mempertimbangkan untuk menarik vetonya terhadap Palestina yang akan menjadi negara berdaulat dan diterima sebagai anggota penuh PBB.

Penulis: Candra Soemirat