Prabowo vs Anies di Proyek Giant Sea Wall

Context.id, JAKARTA- Tidak hanya di arena perdebatan calon presiden, Prabowo Subianto dan Anies Baswedan pun bersilang pendapat di proyek Giant Sea Wall di Teluk Jakarta.

Sekadar informasi, proyek pembangunan tanggul laut raksasa atau Giant Sea Wall sempat diminta mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk dikaji ulang.

Saat menjabat sebagai Gubernur DKI, Anies menilai bahwa reklamasi dan Giant Sea Wall tidak akan mampu menjadi solusi penanganan banjir di Jakarta.

Tak dinyana, dalam sebuah seminar nasional di Jakarta, Rabu (10/1/2024), Menteri Pertahanan (Menhan), Prabowo Subianto, kembali menggaungkan rencana pembangunan Giant Sea Wall di wilayah Utara Jawa, khususnya DKI Jakarta.

Bahkan, Prabowo yang saat ini juga merupakan calon presiden (capres) nomor urut 2 itu mewanti-wanti agar proyek ini tidak terjebak dalam kepentingan politik 5 tahunan.

Pasalnya, dia menyebut pembangunan tanggul raksasa ini diperkirakan memerlukan waktu hingga mencapai 40 tahun untuk dapat rampung sepenuhnya. Dia juga menggagas dibentuknya gugus tugas proyek ini.

Menteri Koordinator bidang Perekonomian (Menko Perekonomian), Airlangga Hartarto, mengungkap seminar pembahasan mengenai pembangunan tanggul laut diusulkan langsung oleh Menhan secara mendadak.

Ailangga yang juga merupakan Ketua Umum Partai Golkar, salah satu pendukung Prabowo dalam Pemilu 2024, mengemukakan alasan pelaksanaan seminar itu.

Kata Airlangga, proyek Giant Sea Wall ini krusial untuk dikebut guna menyelamatkan wilayah Jawa Utara yang melingkupi 5 wilayah pertumbuhan, 70 kawasan industri, 5 kawasan ekonomi khusus (KEK), hingga 5 pusat wilayah pusat pertumbuhan dari terjangan banjir rob.  

Dia juga menyampaikan masalah banjir rob di pesisir utara pulau Jawa berpotensi menimbulkan kerugian ekonomi mencapai Rp10 triliun per tahun.

“Estimasi kerugian ekonomi hanya di Jakarta saja Rp2,1 triliun per tahun, jadi hanya di Jakarta. Sehingga tentu nilai dalam 10 tahun bisa Rp10 triliun/tahun kerugiannya,” ungkapnya.

Lebih lanjut, dia menuturkan bahwa tren penurunan permukaan tanah (land subsidence) yang belakangan terjadi di wilayah Pantura mencapai 1 cm hingga 25 cm per tahun.

Sementara itu, kenaikan muka air laut setiap tahunnya naik di kisaran 1 cm hingga 15 cm. Alhasil masalah banjir rob ini tak hanya berpotensi menggerus roda perekonomian nasional saja, melainkan juga menimbulkan permasalahan baru yang dapat berdampak pada jutaan hidup masyarakat Indonesia.

“Menhan mengatakan bahwa jumlah penduduk di Pantura itu 50 juta. Jadi yang terdampak itu 50 juta orang, bukan hanya membahayakan kelangsungan ekonomi dan infrasturktur, tapi kehdupan masyarakat,” ujar Airlangga.

Airlangga menjelaskan pembangunan tangul raksasa terbagi menjadi tiga fase. Pembangunan 2 fase diperkirakan akan menelan anggaran sebesar Rp164,1 triliun. Sementara itu, fase sisanya belum diketahui total anggaran yang dibutuhkan.

“Total cost [Rp164,1 Triliun] yang diperlukan untuk Pantura [Jakarta], hanya untuk bendungnya saja, banyak proyek yang bisa kita kembangkan dari sini,” ujar Airlangga.

Sementara itu, Deputi VI Pengembangan Wilayah dan Tata Ruang Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, mencakup Ketua Pelaksana KPPIP Wahyu Utomo mengatakan bahwa pembentukan gugus tugas Giant Sea Wall masih berupa usulan. 

Sebagaimana diketahui, gagasan pembangunan tanggul laut ini sebelumnya gencar disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyebut bahwa proyek tersebut perlu segera dirampungkan untuk mengatasi banjir di Pulau Jawa khususnya wilayah DKI Jakarta.

Namun, hampir 10 tahun sejak masa kepemimpinan Jokowi, proyek raksasa itu masih mangkrak alias tidak menunjukkan perkembangan yang berarti.