Context.id, JAKARTA - Didik J Rachbini, Rektor Universitas Paramadina yang juga ekonom senior Indef menyoroti hilangnya etika dan tata krama politik dalam dunia politik Tanah Air. 

Menurut Didik, etika dan fatsun atau tata krama politik itu penting karena politik memerlukan hal-hal itu agar semuanya berjalan baik, indah dan nyaman.

“Di level bawah masih ada tata krama yang ingin mengembangkan hal tersebut. Tetapi di level kekuasaan sudah tidak ada,” ucapnya dalam diskusi bertajuk Fatsun Politik : Menuju Politik Yang Beretika dan Beradab Di Indonesia, Selasa (5/12/2023) malam.

Dia melanjutkan, ketiadaan fatsun dan etika politik melahirkan praktik demokrasi yang brutal dan hukum rimba karena tidak ada kontrol publik yang kuat serta absenya check and balance dari legislatif.

Hal itu menurutnya terjadi selama kurun waktu lima tahun terakhir.  Politisi ia sebut, menjadi tebal muka dan sekarang publik disuguhi drama pertarungan antarelit yang dulu bersatu.

“Kekuasaan yang ada sudah terlalu kuat dan otoriter. Lalu kini pecah dengan telah adanya perlawanan konflik satu dengan lainnya, antara yang dulu sangat mendukung kekuasaan namun sekarang berbalik. Dulu rakyat yang diadu domba oleh elit, kini elitnya yang lebih terbelah,” ucapnya.

Fenomena Relawan

Dia melanjutkan, ada satu fenomena dalam demokrasi Indonesia yang tidak disadari oleh publik yakni keberadaan relawan.

Proses demokrasi, tuturnya, yang sehat dibajak oleh peranan relawan di dalam kekuasaan. Hal ini, katanya, akan menjadi penyakit pada periode kepemimpinan di masa mendatang.

Pasalnya, relawan ini yang senantiasa menyanjung kekuasaan serta menjadi juru bungkam orang-orang kritis. Saat ini relawan itu sebagian menurutnya berpua-pura menjadi oposisi.

“Padahal selama sembilan tahun ini rayap-rayap demokrasi itu yang memuji-muji menjilat kekuasaan, membungkam elemen kritis dan mendorong kekuasaan ke arah otoriter. Untung tidak kejadian sampai bablas 3 periode. Kekuasaan yang didorong untuk berkuasa 3 periode berisiko untuk Indonesia seperti Rusia di bawah Putin,” tuturnya.

Karena itu, kata Didik, siapapun yang menjadi presiden nanti jika tetap memelihara relawan maka berpotensi menjadi pembajak demokrasi.

Namun jika relawan ini dikontrol oleh rule of law, demokrasi berjalan baik, maka akan baik pula jalannya pemerintahan.