Para Uskup Katolik Soroti Nepotisme Politik Indonesia

Context.id, JAKARTA - Konferensi Waligereja Indonesia atau KWI menilai nepotisme menjadi salah satu unsur yang membahayakan demokrasi.

Pernyataan itu merupakan bagian dari Pesan Sidang KWI 2023 yang bertajuk Berjalan Bersama Menuju Indonesia Damai yang disebarluaskan pada Rabu (15/11/2023).

Para uskup dari berbagai Gereja Katolik partikuler di Indonesia itu mengatakan bahwa situasi politik baik di pilpres, pileg maupun pilkada cenderung menunjukkan turunnya kualitas demokrasi.

Biaya politik yang mahal menggoda orang menempuh segala cara untuk mencapai tujuan dan untuk mengembalikan biaya yang dikeluarkan.

 “Di sana-sini, para calon juga tidak segan menerabas hukum, melakukan politik uang, menghalalkan nepotisme dan melanggengkan dinasti politik sehingga dapat membahayakan demokrasi. Jika hal-hal tersebut dibiarkan terus, harapan Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai,” terang konferensi.

Pada kesempatan yang sama, mereka juga menyerukan bahwa dunia memerlukan perdamaian. Saat situasi damai, ekonomi akan semakin bertumbuh, masalah sosial semakin berkurang, upaya pelestarian lingkungan hidup berjalan dengan baik, dan semua orang dapat bekerja dengan tenang.

Alhasil hidup manusia juga akan semakin bermartabat. Kepastian hukum yang ditopang oleh aparat penegak hukum yang profesional dan tidak memihak akan membantu menciptakan kondisi damai.

Namun pada kenyataannya, terang KWI, situasi dunia saat ini diliputi dengan perang yang masih berkecamuk seperti di Ukraina serta di Jalur Gaza, termasuk juga situasi perang dagang antarnegara.

Sementara di dalam negeri, situasi keamanan di Papua juga membutuhkan perhatian lebih lanjut karena konflik antara TNI-Polri serta kelompok separatis membuat masyarakat terjepit dan tengah konflik tersebut.

Karena itu, pelibatan para pihak seperti kepala suku dan tokoh agama di Papua mutlak diperlukan karena merekalah yang sering bersua dengan masyarakat dan mengetahui persis kondisi yang dialami oleh masyarakat. 

Tidak ketinggalan, persoalan mengenai pelanggaran harkat anak-anak dan perempuan, kaum muda, serta lingkungan hidup juga turut disuarakan.