Tok! Pemerintah Segera Batasi Social Commerce

Context.id, JAKARTA - Presiden Jokowi sudah memberikan arahan langsung soal aturan social commerce sekaligus e-commerce seperti TikTok Shop. Presiden meminta pemerintah segera menerbitkan aturan yang melarang media sosial menjadi platform jual beli barang online, atau e-commerce.

Arahan tersebut diberikan presiden kepada para menteri ekonomi yang menghadiri rapat terbatas di kompleks Istana Kepresidenan, Senin (25/9/2023) untuk membahas aturan social commerce.

Ratas dihadiri oleh Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Budi Arie, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara, dan pejabat lain.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan menyatakan bahwa media sosial hanya boleh memfasilitasi promosi barang atau jasa seperti halnya media jenis lain, seperti televisi atau radio dan tidak boleh lagi langsung menyediakan fasilitas pembayaran dan transaksi jual beli.

"Tidak boleh transaksi langsung bayar langsung, tidak boleh lagi. Dia hanya untuk promosi seperti TV, tapi TV kan enggak bisa terima uang, kan dia semacam platform digital. Tugasnya mempromosikan," katanya.

Senada, Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengungkap arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam rapat terbatas yang membahas social commerce. Jokowi, kata Teten, meminta agar media sosial (medsos) dipisah dengan e-commerce.

"Tadi sudah clear arahan Presiden, social commerce harus dipisah dengan e-commerce dan ini sudah antre, banyak social commerce juga yang mau menjadi punya aplikasi transaksi," kata Teten seusai rapat terbatas

Sebelumnya,  Presiden Jokowi dalam keterangannya usai meninjau penanganan Inpres Jalan Daerah (IJD) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Sabtu (23/9/2023) menekankan, model bisnis tersebut harus segera diatur karena berdampak kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Indonesia serta aktivitas perekonomian di pasar.

“Karena kita tahu model itu (social commerce sekaligus e-commerce) berefek pada UMKM, kepada produksi di usaha kecil, usaha mikro, dan juga pada pasar. Ada pasar, di beberapa pasar mulai anjlok menurun karena serbuan,” lanjutnya.

Jokowi juga mengatakan, regulasi yang sedang dirancang tersebut akan mengatur antara media sosial dan platform perdagangan atau ekonomi.

“Mestinya dia itu media sosial bukan ekonomi media, itu yang baru akan diselesaikan untuk segera diatur,” kata dia.

Aturan soal social commerce akan diterbitkan dalam revisi Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 50 Tahun 2020 tentang Ketentuan Perizinan Usaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Ada lima (5) poin yang ditekankan dalam aturan ini:

1. Social commerce tidak boleh melakukan transaksi langsung.

Social commerce hanya boleh memfasilitasi promosi barang dan jasa. Pasalnya, sosial media tidak digunakan untuk kebutuhan e-commerce sehingga muncul istilah social commerce. Sosial media seperti TikTok tidak boleh bertindak sebagai e-commerce.

2. Social commerce dan e-commerce harus dipisah

Hal ini untuk mencegah penggunaan data pribadi untuk kepentingan bisnis.

3.  Aturan ini akan memuat daftar produk-produk impor yang boleh masuk ke Indonesia.

4. Barang impor mendapatkan perlakuan yang sama dengan barang dalam negeri.

Misalnya, produk makanan diwajibkan untuk memiliki sertifikat halal dan produk kecantikan harus memiliki izin edar kosmetik dari Badan POM.

5. E-commerce dilarang bertindak sebagai produsen.

Itu artinya, e-commerce dilarang untuk menjual produk-produk produksi mereka sendiri.

6. Produk impor di bawah US$100 atau setara Rp1,5 juta dilarang dijual di e-commerce. 

Pemerintah akan menindak tegas yang melanggar ketentuan terkait produk impor yang dijual di e-commerce.

Pelanggaran pertama akan ditegur dengan surat dan setelah diperingatkan masih membandel akan ditutup.