Context.id, JAKARTA- Indonesia benar-benar serius memuluskan penggunaan mata uang lokal dalam transaksi perdagangan internasional, khususnya di kawasan Asia Tenggara. 

Keseriusan itu ditunjukkan dengan membentuk Satuan Tugas Nasional untuk mendorong peningkatan penggunaan mata uang lokal dengan negara mitra Indonesia (local currency transaction/LCT)

Pembentukan Satgas tersebut untuk mendukung penggunaan mata uang lokal dalam bertransaksi antara Indonesia dengan negara mitra, sekaligus sebagai upaya untuk mengurangi penggunaan mata uang dominasi, yaitu dolar Amerika Serikat (AS).

Kenapa Indonesia sangat ngotot untuk mengimplementasikan penggunaan pata uang lokal dalam transaksi di Asia Tenggara?

Terlaksananya implementasi itu berarti terjadi pengurangan penggunaan Dolar AS atau dedolarisasi sehingga turut mengurangi risiko global terhadap negara di kawasan Asean. 

Hal ini juga dapat mempercepat transformasi ekonomi serta membuat sektor keuangan yang menjadi pondasi integrasi ekonomi kawasan menjadi lebih stabil. Kestabilan sektor keuangan merupakan salah satu misi dalam Keketuaan Indonesia di Asean 2023.

Selain itu, kesepakatan dalam mengedepankan konektivitas pembayaran regional dan transaksi mata uang lokal akan berdampak baik bagi negara-negara di kawasan. 

Ditambah lagi, skema tersebut, LCT dan RPC (regional payment connectivity) merupakan bagian dari 3 Priority Economy Deliverables (PEDs) Pilar Ekonomi Keketuaan Asean 2023.

Sebagai contoh, penerapan skema RPC akan mencakup sistem pembayaran digital di negara kawasan, penggunaan QR Code Indonesian Standard (QRIS) dan fast payment sehingga pembayaran lintas batas di kawasan ASEAN akan lebih cepat, murah, dan inklusif.

Sementara skema LCT merupakan transaksi perdagangan dan investasi bilateral antara negara-negara di kawasan yang tak lagi memerlukan Dolar AS sebagai sistem pembayaran, melainkan menggunakan mata uang lokal dari masing-masing negara di kawasan.

Sejauh ini, sudah ada 5 negara di kawasan Asia Tenggara yang memiliki kesepakatan pembayaran transaksi menggunakan mata uang lokal, yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. 

Sementara itu, Vietnam akan menjadi negara keenam di kawasan yang akan ikut merealisasikan kesepakatan tersebut.