Context.id, JAKARTA - Pemerintah China memberikan program beasiswa bagi santri-santri Indonesia yang berprestasi untuk menuntut ilmu di negara Tirai Bambu tersebut. 

Menyikapi fenomena ini, Guru Besar Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, Bandung, Tajul Arifin mengkritisi upaya itu sebagai langkah strategis China untuk menanamkan paham dan pengaruhnya kepada santri-santri tersebut. 

Hal tersebut sama dengan upaya Barat yang dulu juga pernah memberikan beasiswa bagi santri-santri moderat untuk menanamkan paham demokrasi liberal. 

"Jika tidak berhat-hati, ini lebih banyak dampak negatifnya. Untuk itu, memang perlu benteng yang kuat, terutama pemikiran yang kritis bagi santri yang belajar di negeri seberang, baik itu di Eropa, Amerika maupun China," ujarnya dalam diskusi  Santri, Elit Bisnis, dan Strategi Kuasa Lunak China, Kamis (31/8/2023).

Saat ini, banyak pesantren di Jawa Timur, sejak 2010 mulai mengirimkan santri untuk belajar ke Negeri Tirai Bambu. Dia menilai para santri menjadi korban untuk pengamanan kerja sama jangka panjang Indonesia-China. 

Dia mengakui bahwa tentu saja ada hal baik dari pengiriman pelajar santri untuk belajar di sana namun tidak sedikit ada pengaruh negatifnya misalkan sepulang dari China mereka terpapar pemahaman yang antipancasila.

“Ada perbedaan santri yang belajar di Barat dengan di China. Biasanya yang ke Barat itu untuk studi lanjut pada level S2, sehingga secara ideologi mereka sudah kuat. Sementara saat ini, para santri yang berangkat ke China kebanyakan tamatan SMA,” tuturnya.

Ketua Forum Sinologi Indonesia (FSI) Johanes Herlijanto, mengatakan bahwa selain beasiswa, upaya China menanamkan kuasa lunaknya juga dilakukan dengan merangkul elit bisnis, termasuk komunitas Tionghoa.

“Instansi yang memainkan peran penting dalam upaya di atas adalah UFWD [United Front Work Department], sebuah organ Partai Komunis China yang bertugas melakukan upaya penggalangan dan mempengaruhi berbagai pihak,” ujarnya.

Melalui sistem front persatuan yang dikomandoi oleh UFWD, kata Johanes, Tiongkok mengekspor sistem politik PKT ke luar RRC, antara lain dengan mempengaruhi partai politik negara lain, komunitas diaspora, dan perusahaan-perusahaan multi nasional.

Peran UFWD, sambungnya, menjadi semakin penting seiring dengan keyakinan Xi Jinping bahwa orang-orang Tionghoa perantauan memiliki peran penting dalam proyek peremajaan bangsa Tionghoa yang Ia canangkan.

Oleh karenanya, peran UFWD makin diperluas dan bahkan membawahi Overseas Chinese Affairs Office (OCAO) yang sebelumnya ditugasi untuk mengatur urusan Tionghoa Perantauan.

“Kini UFWD diberi tugas untuk merangkul Tionghoa perantauan dan mendorong mereka untuk menyampaikan cerita versi Pemerintah China dan menjalin hubungan dengan para politisi setempat untuk mempromosikan kepentingan PKC," jelasnya. 

Karena itu, dia menilai berbagai kelompok di Indonesia harus waspada agar tidak dijadikan alat untuk mengedapankan kepentingan negara lain.

Ia memuji sikap beberapa kelompok bisnis Tionghoa yang menurutnya menunjukkan keengganan untuk diperalat oleh China.