Share

Home Stories

Stories 29 Agustus 2023

BUMN Karya Doyan Utang, Subkontraktor Daerah Menjerit

Pelaku jasa konstruksi swasta gerah dengan semakin parahnya kondisi beberapa BUMN Karya dalam hal pembayaran utang kepada vendor dan subkontraktor.

Context.id, JAKARTA - Pelaku jasa konstruksi swasta gerah dengan semakin parahnya kondisi beberapa BUMN Karya dalam hal pembayaran utang kepada vendor dan subkontraktor. 

Sebagai contoh, Istaka Karya bahkan sampai dilikuidasi demi membayar tumpukan utangnya kepada bank sampai vendor. Waskita Karya dan Amarta Karya mulai mendapat gugatan hukum dari beberapa krediturnya, sementara Wijaya Karya dan PT PP juga mengalami tumpukan utang yang mengganggu kondisi keuangan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Nurdin menggambarkan bahwa fenomena pembayaran molor dari BUMN Karya merupakan penyakit lama yang saat ini menjadi semakin parah.

"Subkontraktor di daerah yang paling dirugikan, karena mereka seakan dianggap bukan prioritas, bisa ditunda-tunda, dicicil sedikit-sedikit. Padahal, justru teman-teman di daerah itu UKM yang patut dilindungi," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (29/8/2023).

Gapensi berharap negara secepatnya merumuskan strategi untuk mengembalikan kesehatan kondisi keuangan para BUMN Karya, tidak lagi memaksa BUMN Karya untuk mengerjakan proyek-proyek bukan prioritas, atau memaksa mereka mengerjakan proyek dengan tingkat pengembalian investasi yang terlampau lama.

"Saya yakin tidak ada BUMN Karya yang mau punya utang ke vendor-vendor kecil. Malu. Tapi karena kondisi mereka sudah payah, utang bank dan obligasinya menumpuk, ditambah dapat penugasan yang bahkan tidak nutup biaya operasional, ya, begini ini jadinya," tutupnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Hardy D. Yambas mengungkap pihaknya sempat menjadi korban bagaimana praktik BUMN Karya di daerah, terutama dalam proyek pemulihan pascabencana gempa dan tsunami 2018.

"Ada pembangunan madrasah nilai kontraknya Rp1,2 miliar, sudah 100 persen sekitar dua tahun lalu. Sampai sekarang baru dibayar Rp300 juta," ujar pria yang juga pengurus BPD Gapensi Sulawesi Tengah itu. 

Hardy menekankan bahwa proyek-proyek pemulihan pascabencana seharusya memberikan efek berganda nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat Sulawesi Tengah. Terlebih, pelaku jasa konstruksi merupakan salah satu kontributor terbesar pencipta lapangan kerja.

Alhasil, praktik pembayaran molor dari BUMN Karya justru memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Pasalnya, setiap pelaku jasa konstruksi pasti butuh mengambil modal kerja dari perbankan untuk bekerja, sehingga kepastian pembayaran dari BUMN Karya selaku payor merupakan kunci untuk menjaga margin dan mempertahankan keberlanjutan bisnis.

"Proyek seperti pembangunan irigasi, talut, rumah dan sekolah, mayoritas baru dibayar sebagian. Padahal sudah selesai sejak 2-3 tahun lalu. Memang saya percaya pasti lunas walaupun lama. Tapi ini merugikan teman-teman kontraktor di sini. Ada yang bahkan keburu bangkrut duluan sebelum terima pelunasan," ujar Hardy.

Senada, Ketua Umum Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata menjelaskan bahwa pembayaran molor dari proyek-proyek BUMN Karya membuat beberapa pelaku usaha konstruksi baja sampai gulung tikar, terutama selepas pandemi Covid-19.

"Kalau kami ikut tender proyek BUMN, dibilang harga mahal dan tidak kompetitif. Padahal, harga mahal ini memang sengaja karena semua anggota ISSC sudah paham kalau pembayarannya pasti molor. Kalau tidak dinaikkan sedikit, margin bisa habis hanya buat bayar bunga bank," jelasnya.



Penulis : Aziz Rahardyan

Editor   : Wahyu Arifin

Stories 29 Agustus 2023

BUMN Karya Doyan Utang, Subkontraktor Daerah Menjerit

Pelaku jasa konstruksi swasta gerah dengan semakin parahnya kondisi beberapa BUMN Karya dalam hal pembayaran utang kepada vendor dan subkontraktor.

Context.id, JAKARTA - Pelaku jasa konstruksi swasta gerah dengan semakin parahnya kondisi beberapa BUMN Karya dalam hal pembayaran utang kepada vendor dan subkontraktor. 

Sebagai contoh, Istaka Karya bahkan sampai dilikuidasi demi membayar tumpukan utangnya kepada bank sampai vendor. Waskita Karya dan Amarta Karya mulai mendapat gugatan hukum dari beberapa krediturnya, sementara Wijaya Karya dan PT PP juga mengalami tumpukan utang yang mengganggu kondisi keuangan.

Sekretaris Jenderal Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional Indonesia (Gapensi) Andi Rukman Nurdin menggambarkan bahwa fenomena pembayaran molor dari BUMN Karya merupakan penyakit lama yang saat ini menjadi semakin parah.

"Subkontraktor di daerah yang paling dirugikan, karena mereka seakan dianggap bukan prioritas, bisa ditunda-tunda, dicicil sedikit-sedikit. Padahal, justru teman-teman di daerah itu UKM yang patut dilindungi," jelasnya kepada Bisnis, dikutip Selasa (29/8/2023).

Gapensi berharap negara secepatnya merumuskan strategi untuk mengembalikan kesehatan kondisi keuangan para BUMN Karya, tidak lagi memaksa BUMN Karya untuk mengerjakan proyek-proyek bukan prioritas, atau memaksa mereka mengerjakan proyek dengan tingkat pengembalian investasi yang terlampau lama.

"Saya yakin tidak ada BUMN Karya yang mau punya utang ke vendor-vendor kecil. Malu. Tapi karena kondisi mereka sudah payah, utang bank dan obligasinya menumpuk, ditambah dapat penugasan yang bahkan tidak nutup biaya operasional, ya, begini ini jadinya," tutupnya.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Provinsi Sulawesi Tengah Hardy D. Yambas mengungkap pihaknya sempat menjadi korban bagaimana praktik BUMN Karya di daerah, terutama dalam proyek pemulihan pascabencana gempa dan tsunami 2018.

"Ada pembangunan madrasah nilai kontraknya Rp1,2 miliar, sudah 100 persen sekitar dua tahun lalu. Sampai sekarang baru dibayar Rp300 juta," ujar pria yang juga pengurus BPD Gapensi Sulawesi Tengah itu. 

Hardy menekankan bahwa proyek-proyek pemulihan pascabencana seharusya memberikan efek berganda nyata bagi pelaku usaha dan masyarakat Sulawesi Tengah. Terlebih, pelaku jasa konstruksi merupakan salah satu kontributor terbesar pencipta lapangan kerja.

Alhasil, praktik pembayaran molor dari BUMN Karya justru memberikan dampak negatif bagi pembangunan. Pasalnya, setiap pelaku jasa konstruksi pasti butuh mengambil modal kerja dari perbankan untuk bekerja, sehingga kepastian pembayaran dari BUMN Karya selaku payor merupakan kunci untuk menjaga margin dan mempertahankan keberlanjutan bisnis.

"Proyek seperti pembangunan irigasi, talut, rumah dan sekolah, mayoritas baru dibayar sebagian. Padahal sudah selesai sejak 2-3 tahun lalu. Memang saya percaya pasti lunas walaupun lama. Tapi ini merugikan teman-teman kontraktor di sini. Ada yang bahkan keburu bangkrut duluan sebelum terima pelunasan," ujar Hardy.

Senada, Ketua Umum Indonesia Society of Steel Construction (ISSC) Budi Harta Winata menjelaskan bahwa pembayaran molor dari proyek-proyek BUMN Karya membuat beberapa pelaku usaha konstruksi baja sampai gulung tikar, terutama selepas pandemi Covid-19.

"Kalau kami ikut tender proyek BUMN, dibilang harga mahal dan tidak kompetitif. Padahal, harga mahal ini memang sengaja karena semua anggota ISSC sudah paham kalau pembayarannya pasti molor. Kalau tidak dinaikkan sedikit, margin bisa habis hanya buat bayar bunga bank," jelasnya.



Penulis : Aziz Rahardyan

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

Negosiasi RI-AS Mandek Tapi Vietnam Berhasil, Kok Bisa?

Menilai paket negosiasi yang ditawarkan Vietnam kepada AS secara signifikan mengurangi defisit neraca perdagangan AS

Renita Sukma . 11 July 2025

Ditekan Tarif Trump, Indonesia Bisa Perluas Pasar Tekstil ke Eropa

Di tengah tekanan tarif Trump 32%, Indonesia memiliki peluang untuk memperluas pasar ke Uni Eropa

Renita Sukma . 11 July 2025

Tarif Jadi Senjata Trump Jegal China di Panggung Global

Kebijakan ekonomi Presiden AS Donald Trump bertujuan untuk menghambat China dalam rantai pasok global

Renita Sukma . 11 July 2025

Ancaman Tarif Trump untuk 14 Negara, Indonesia Kena!

Negara-negara ini akan menghadapi tarif baru jika gagal mencapai kesepakatan dagang dengan AS sebelum batas waktu yang ditentukan

Noviarizal Fernandez . 10 July 2025