Share

Home Unfold

Unfold 05 Agustus 2023

Timbul Tenggelam Redenominasi Rupiah

Angka pada nominal rupiah dinilai terlalu banyak sehingga perlu disederhanakan atau redenominasi.

Context.id, JAKARTA - Angka pada nominal rupiah dinilai terlalu banyak sehingga perlu disederhanakan atau redenominasi. Sebenarnya kebijakan ini sudah direncanakan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 silam dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dijabat oleh Darmin Nasution.

Tapi rencana itu tetap menjadi rencana karena sampai mereka mengakhiri masa jabatan, tidak pernah terealisasi. Adapun penyebab tertundanya pelaksanaan redenominasi rupiah karena saat itu perekonomian sedang tidak baik-baik saja sehingga pemerintah gamang menerapkan kebijakan tersebut.

Sejak saat itulah isu ini menjadi seperti kapal selam. Kadang muncul, kadang tenggelam.  Lihat saja pada 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Agus Martowardojo membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun lagi-lagi wacana itu tetaplah menjadi wacana karena Sri Mulyani mengatakan pihaknya menunda membahas isu tersebut dan memilih untuk lebih fokus menyusun APBN 2018.

Padahal ketika itu Gubernur BI mengatakan momen tersebut sangat tepat untuk melakukan redenominasi namun dia legawa menerima penundaan tersebut. Tiga tahun berselang, pada 2020, RUU ini dianggap kebutuhan yang mendesak sehingga masuk program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah 2020-2024.

Isu tersebut kemudian menyembul lagi pada akhir-akhir ini ketika Gubernur BI saat ini Perry Warjiyo mengatakan bahwa lembaga tersebut sudah menyiapkan desain dan berbagai tahapan redenominasi rupiah.  



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin

Home Unfold

Unfold 05 Agustus 2023

Timbul Tenggelam Redenominasi Rupiah

Angka pada nominal rupiah dinilai terlalu banyak sehingga perlu disederhanakan atau redenominasi.

Context.id, JAKARTA - Angka pada nominal rupiah dinilai terlalu banyak sehingga perlu disederhanakan atau redenominasi. Sebenarnya kebijakan ini sudah direncanakan sejak kepemimpinan Susilo Bambang Yudhoyono pada 2011 silam dan Gubernur Bank Indonesia (BI) dijabat oleh Darmin Nasution.

Tapi rencana itu tetap menjadi rencana karena sampai mereka mengakhiri masa jabatan, tidak pernah terealisasi. Adapun penyebab tertundanya pelaksanaan redenominasi rupiah karena saat itu perekonomian sedang tidak baik-baik saja sehingga pemerintah gamang menerapkan kebijakan tersebut.

Sejak saat itulah isu ini menjadi seperti kapal selam. Kadang muncul, kadang tenggelam.  Lihat saja pada 2017, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Gubernur BI Agus Martowardojo membawa Rancangan Undang-Undang (RUU) Redenominasi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Namun lagi-lagi wacana itu tetaplah menjadi wacana karena Sri Mulyani mengatakan pihaknya menunda membahas isu tersebut dan memilih untuk lebih fokus menyusun APBN 2018.

Padahal ketika itu Gubernur BI mengatakan momen tersebut sangat tepat untuk melakukan redenominasi namun dia legawa menerima penundaan tersebut. Tiga tahun berselang, pada 2020, RUU ini dianggap kebutuhan yang mendesak sehingga masuk program legislasi nasional (Prolegnas) jangka menengah 2020-2024.

Isu tersebut kemudian menyembul lagi pada akhir-akhir ini ketika Gubernur BI saat ini Perry Warjiyo mengatakan bahwa lembaga tersebut sudah menyiapkan desain dan berbagai tahapan redenominasi rupiah.  



Penulis : Noviarizal Fernandez

Editor   : Wahyu Arifin


RELATED ARTICLES

TikTok Gelontorkan Investasi Jumbo ke Thailand, Indonesia Terpinggirkan?

TikTok Shop Indonesia mencatatkan transaksi hingga Rp101,8 triliun pada 2024, menjadikannya pasar terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat

Naufal Jauhar Nazhif . 07 February 2025

Amerika Serikat Takut Sama TikTok! Ini Alasannya

Pemerintah AS sudah lama khawatir ByteDance bisa menyerahkan data pengguna Amerika ke pemerintah China

Naufal Jauhar Nazhif . 03 February 2025

Perang Dagang AS vs China, Bagaimana Nasib Indonesia?

Potensi perang dagang antara Amerika Serikat dengan China kembali mencuat menjelang pelantikan Donald Trump sebagai presiden AS. Bagaimana dampakn ...

Naufal Jauhar Nazhif . 23 January 2025

Apa Sih Opsen Pajak Kendaraan Bermotor dan Bagaimana Cara Ngitungnya?

Opsen pajak kendaraan bermotor resmi berlaku sejak 5 Januari 2025. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah pajak mobil bakal makin mahal?

Naufal Jauhar Nazhif . 16 January 2025