Context.id, JAKARTA - Pemerintah berkomitmen untuk mempercepat perluasan penggunaan kendaraan listrik sebagai langkah menuju era Net Zero Emission (NZE) 2060.

Kepala Staf Kepresidenen, Moeldoko, menyampaikan transisi ke kendaraan listrik dapat mengurangi emisi Gas Rumah Kaca (GRK) secara signifikan, sekaligus mengakselerasi ekosistem secara keseluruhan.

"Jika dapat melakukan transisi 6 juta sepeda motor, Indonesia bisa menekan 3,45 juta ton CO2 equivalent pada 2025. Pada 2030 bisa menuju 9 juta motor, kita bisa menekan 5,275 juta ton CO2. Sementara di 2035 kalau bisa 12 juta motor, 6,9 juta ton CO2," ujarnya dalam dialog Forum Merdeka Barat 9 bertajuk ‘Ekosistem Menuju Energi Bersih’, Senin (5/6/2023).

BACA JUGA   Profil Low Tuck Kwong, Orang Terkaya ke-3 di Indonesia

Dia melajutkan, transisi ke kendaraan listrik juga berdampak pada efisiensi APBN karena mengurangi subsidi impor bahan bakar minyak. Oleh karena itu, dia mendorong investasi di sektor kendaraan listrik agar dapat menjadi menjadi pemicu sekaligus pemacu pertumbuhan industri dan ekosistem kendaraan listrik serta energi bersih.

“Karena investasi ini memberikan harapan dan jaminan bagi pengembang kendaraan listrik, sehingga menarik minat investor. Selain itu, sebagai pemacu bagi konsumen yang sudah melihat kesiapan ekosistem di lapangan,” ujarnya.

Menurutnya, dalam upaya mencapai target transisi energi, terutama dalam mengurangi emisi GRK, kendaraan listrik diharapkan dapat memberikan kontribusi yang signifikan.

Pemerintah sendiri saat ini berupaya memperbanyak infrastruktur kendaraan listrik sehingga transisinya dapat menciptakan ekosistem yang baik, termasuk dalam berbagai aspek terkait, seperti pendanaan dan pengelolaan baterai bekas.

Selain itu, Moeldoko menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam menjalankan kebijakan ini sesuai dengan lingkungan kerja masing-masing. Pemerintah daerah juga harus berperan dalam memastikan ketersediaan infrastruktur yang mendukung transisi ini.

Terlebih lagi, transisi ke kendaraan listrik juga mendapatkan dukungan dari tingkat internasional. Pertemuan KTT Asean juga memberikan arah yang jelas dan konkret mengenai perlunya membangun ekosistem kendaraan listrik melalui energi bersih dan menuju era NZE.

“Masih ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Salah satunya adalah terkait dengan pendanaan, di mana perbankan yang masih belum memberikan dukungan yang masif dalam penyediaan layanan leasing kendaraan listrik,” imbuhnya.

BACA JUGA   Kualitas Udara Jakarta Memburuk, Waspadai Dampak Polusi

Dia menekankan bahwa pemerintah telah bekerja keras untuk mengatasi masalah ini, termasuk dalam mengatur standar keamanan, ketersediaan stasiun pengisian kendaraan listrik yang harus diatasi dengan cepat. Dalam hal ini perkembangan teknologi juga turut berperan penting.

“Selain itu, ketersediaan kendaraan listrik juga bergantung pada dukungan yang kuat dari sektor swasta, di mana peran perbankan sangat diperlukan,” papar dia.

Dari sisi sosialisasi, pemerintah saat ini juga terus berusaha untuk dapat menjawab isu-isu terkait dengan kendaraan listrik dengan baik. Mulai dari jarak tempuh dan kecepatan pengisian baterai yang efisien, hingga keamanan penggunaan kendaraan listrik.

Dia pun menekankan pentingnya peran asosiasi dalam sosialisasi dan penyebarluasan informasi mengenai kendaraan listrik kepada masyarakat. Pameran kendaraan listrik jangan hanya dijadikan sebagai wadah transaksi dan promosi, jelasnya, tetapi juga sebagai sarana untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat.

“Diharapkan dengan semakin pahamnya masyarakat mengenai kendaraan listrik, transisi ini dapat berjalan dengan lancar,” ucapnya.