Stories - 30 May 2023

Konten Politik, Hukum dan HAM Mulai Ditinggalkan?

Meski Indonesia akan memasuki tahun politik beberapa bulan lagi, namun konten politik, hukum dan HAM ternyata tidak diminati pengguna Internet


Ilustrasi Media Sosial/ Reuters

Context.id, JAKARTA--Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) membeberkan bahwa konten berbau politik, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) sudah tidak terlalu diminati oleh pengguna Internet di Indonesia.

Padahal, beberapa bulan lagi Indonesia akan merayakan pesta demokrasi Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada Februari 2024 nanti, namun sudah jarang pengguna Internet yang membuka konten perpolitikan nasional.

Hal tersebut terungkap dari hasil survei APJII dengan tema Survei Penetrasi & Perilaku Internet 2023 pada 10-27 Januari 2023 dengan responden sebanyak 8.510 orang pengguna Internet di seluruh Indonesia.

Menurut data tersebut, konten Internet yang paling banyak diminati dan sering dibuka adalah konten kesehatan dengan persentase sebanyak 36,96 persen dari total 8.510 pengguna Internet.

Kemudian, konten yang paling sering dibuka nomor urut kedua adalah konten olahraga dengan persentase 34,34 persen. Lalu urutan ketiga adalah konten infotainment atau gosip masih menjadi pilihan pengguna Internet di Indonesia dengan persentase sebanyak 32,32 persen.

Selanjutnya, data APJII juga menyebutkan bahwa urutan keempat konten Internet yang paling banyak dibuka adalah terkait ekonomi, keuangan dan bisnis sebanyak 28,98 persen. Kelima, barulah konten bertema politik, sosial, hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) dengan responden sebanyak 23,73 persen.

Keenam, konten bertema budaya dan pariwisata ada sebanyak 22,71 persen. Kemudian, terakhir adalah konten terkait pendidikan dan ilmu pengetahuan di dunia maya ada sekitar 18,44 persen.

Responden yang mengunjungi konten mancanegara sebanyak 4,85 persen. Sementara, 3,63 persen responden mengakses konten lainnya di internet.


Penulis : Sholahuddin Ayyubi

Editor   : Thomas Mola

MORE  STORIES

Harga Masih Tinggi, Ombudsman: HET Beras Sebaiknya Dihapus

Harga eceran tertinggi (HET) beras dinilai tidak efektif menjaga stabilisasi harga beras yang masih tetap melonjak di pasaran

Noviarizal Fernandez | 19-09-2023

Benarkah Tiap WNI Menanggung Utang Rp28 Juta?

Besarnya utang negara yang dimiliki Indonesia bukan berarti setiap penduduk akan menanggung utang sebesar Rp28 juta.

Noviarizal Fernandez | 19-09-2023

Badan Usaha Baru Jadi Fokus Revisi UU Migas

Pemerintah dan Komisi VII DPR terus merampungkan Revisi Undang-Undang Minyak dan Gas Bumi (UU Migas). Salah satu poin krusialnya soal badan usaha ...

Noviarizal Fernandez | 19-09-2023

Kaum Muda Perlu Terjun dan Mendalami Literasi Bisnis

Kementerian Koperasi dan UMKM mencatat persentase perwirausaha Indonesia tumbuh menjadi 3,4 persen dari sebelumnya 2 persen dari total penduduk.

Noviarizal Fernandez | 18-09-2023