Stories - 27 February 2023

Dirjen Pajak Bisa Setiap Bulan Beli Moge?

Jika melihat gaji dan tunjangan dari karyawan Dirjen Pajak, mereka sebenarnya bisa membeli Harley setiap bulan, jika mereka mau.


Belasting Rijder, klub moge Ditjen Pajak yang dibubarkan Sri Mulyani. - Belasting Rijder -

Context.id, JAKARTA - Motor gede (moge) sedang ramai jadi perbincangan publik. Soalnya, baru-baru ini ada video dan foto dari Direktur Jenderal Pajak, Suryo Utomo yang mengendarai moge bersama klub BelastingRijder.

Diketahui, Belasting Ridjer merupakan kumpulan penggemar motor yang anggotanya adalah karyawan dari DJP (Direktorat Jenderal Pajak). Mereka kerap kali memamerkan kekayaan mereka di akun Instagram Belasting Rijder dan beberapa cabang media sosialnya.

Menanggapi hal itu, Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyatakan bahwa pejabat atau pegawai pajak yang mengendarai dan memamerkannya kepada publik, sudah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik. 

“Bahkan apabila Moge tersebut diperoleh dan dibeli dengan uang halal dan gaji resmi, mengendarai dan memamerkan Moge bagi pejabat atau pegawai pajak dan Kemenkeu telah melanggar asas kepatutan dan kepantasan publik,” ujar Sri Mulyani dalam akun Instagramnya. 

Oleh karena itu, Sri Mulyani juga menyatakan agar klub Moge tersebut dibubarkan agar tidak ada persepsi negatif dan kecurigaan dari publik. “Ini mencederai kepercayaan masyarakat,” ujarnya lagi.

Dikutip dari Bisnis, sejumlah pejabat DJP telah melaporkan kepemilikan moge dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Adapun dari data tersebut, diketahui bahwa Dirjen Pajak Suryo Utomo memiliki Harley Davidson Sportster tahun 2003 senilai Rp155 juta dan Kawasaki ER6 2019 yang 650 cc senilai Rp52 juta.

Lalu Sekretaris Direktorat Jenderal DJP Kemenkeu, Peni Hirjanto memiliki Honda Rebel CMX 500 Naked Bike 2019 senilai Rp158 juta. Selain itu, adapula Direktur Peraturan Perpajakan I, yang menunggangi Motor Honda Rebel CMX500.

Kemudian, yang termahal adalah milik Kepala Kanwil DJP Wajib Pajak Besar, Arif Yanuar yakni Harley Davidson 883 N 2013 seharga Rp275 juta.

Plot twist-nya, sebenarnya Menteri Keuangan, Sri Mulyani sendiri juga memiliki motor gede Honda Rebel CMX500 tahun 2019 dengan harga Rp145 juta yang dilaporkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 1 November 2019.


 

Berapa Tunjangan Dirjen Pajak?

Dikutip dari Bisnis, jika dilihat dari gaji dan tunjangan dari karyawan Dirjen Pajak, mereka sebenarnya bisa membeli Harley setiap bulan, jika mereka mau.

Soalnya, menurut Peraturan Presiden (Perpres) No. 37 Tahun 2015, tunjangan tertinggi untuk level jabatan tertinggi yakni Eselon I atau Direktur Jenderal Pajak, berada di kisaran Rp84,94 juta hingga Rp117.375.000 per bulan. Sementara untuk struktural eselon II, tunjangannya mencapai Rp56,78 juta hingga Rp81,94 juta per bulan.

Adapun tunjangan kinerja ini akan diberikan sesuai dengan realisasi penerimaan pajak selama setahun. Peraturan Presiden No.37/2015 Pasal 2 ayat 4 menyatakan, jika realisasi pajak mencapai 95 persen atau lebih, maka tunjangan kinerja dibayarkan sebesar 100 persen.

Namun, jika realisasi penerimaan pajak kurang dari 95 persen, tunjangan kinerja dibayarkan 90 persen. Lalu kalau penerimaan pajak hanya 80-90 persen, tunjangan akan dibayarkan 80 persen.

Kemudian, jika realisasi hanya 70-80 persen, tunjangan kinerja dibayarkan 70 persen dan jika realisasi berada di bawah 70 persen, maka tunjangan kinerja hanya dibayarkan 50 persen. 

MORE  STORIES

Suara Golkar Terbesar di Koalisi Prabowo, Jatah Menterinya Banyak?

Kinerja perolehan suara mentereng dalam Pemilu Legislatif atau Pileg 2024 dinilai menjadi tolok ukur

Noviarizal Fernandez | 24-04-2024

Laga Panas Para Jawara di AFC Cup U-23

Tiga mantan pemenang Piala Asia AFC U23 lainnya juga turut lolos ke babak penentu itu

Noviarizal Fernandez | 24-04-2024

Tren Positif Berlanjut, Industri Mobil Listrik Makin Menjanjikan

Pada 2023 lalu, penjualan mobil listrik memecahkan rekor penjualan mencapai 14 juta unit secara global atau setara dengan 18% dari seluruh penjual ...

Context.id | 24-04-2024

Profi Tiga Hakim Dissenting Opinion Putusan MK Soal Pilpres 2024

Tiga hakim ajukan pendapat berbeda dengan lima hakim lainnya terkait putusan MK yang menolak permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Context.id | 23-04-2024