Share

Home Stories

Stories 20 April 2022

Indonesia Harus Kebut Pengembangan Energi Bersih

Indonesia akan tertinggal jika tidak turut memprioritaskan penggunaan energi hijau.

Context.id, JAKARTA - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ikhwan menyatakan, Indonesia harus fokus pada pembangunan energi bersih.

“Kita tidak mempunyai cara lain selain daripada membangun indonesia dengan cara yang bersih,” ujar Nurul dalam Indonesia Solar Summit 2022 secara daring, Selasa (19/4/2022).

Menurutnya, sudah ada 163 perusahaan dari 23 negara yang berkomitmen menggunakan energi bersih pada 2040. Uni Eropa juga telah menerapkan carbon board adjustment mechanism yang mengatur barang-barang masuk yang akan dikenakan biaya tambahan jika proses produksinya memberikan kontribusi karbon pada atmosfer.

Lebih lanjut, lembaga pinjaman internasional juga sedang menghilangkan pinjaman untuk pembangkit listrik dengan tenaga batubara. Menurut studi dari Nielsen, 81 persen pasar akan mengonsumsi barang-barang yang diproduksi dengan energi bersih.

Oleh sebab itu, Nurul menyatakan keempat pelaku investasi bagi negara sudah sepenuhnya mengarah pada energi terbarukan. Indonesia akan tertinggal jika tidak turut memprioritaskan penggunaan energi hijau.

“Keempat pelaku ataupun ekosistem yang membentuk ekosistem dalam bisnis global semuanya mengarah ke hal yang sama,” ujar Nurul.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki komitmen menurunkan gas emisi rumah kaca dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025.

Namun, Ego mengakui tenggat waktu sudah semakin dekat sedangkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) baru mencapai setengah dari target.

“Waktu untuk pencapaian target ini semakin dekat, sedangkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional pada 2021, baru mencapai 11,7 persen,” ujar Ego dalam Indonesia Solar Summit 2022.

 



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi

Stories 20 April 2022

Indonesia Harus Kebut Pengembangan Energi Bersih

Indonesia akan tertinggal jika tidak turut memprioritaskan penggunaan energi hijau.

Context.id, JAKARTA - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ikhwan menyatakan, Indonesia harus fokus pada pembangunan energi bersih.

“Kita tidak mempunyai cara lain selain daripada membangun indonesia dengan cara yang bersih,” ujar Nurul dalam Indonesia Solar Summit 2022 secara daring, Selasa (19/4/2022).

Menurutnya, sudah ada 163 perusahaan dari 23 negara yang berkomitmen menggunakan energi bersih pada 2040. Uni Eropa juga telah menerapkan carbon board adjustment mechanism yang mengatur barang-barang masuk yang akan dikenakan biaya tambahan jika proses produksinya memberikan kontribusi karbon pada atmosfer.

Lebih lanjut, lembaga pinjaman internasional juga sedang menghilangkan pinjaman untuk pembangkit listrik dengan tenaga batubara. Menurut studi dari Nielsen, 81 persen pasar akan mengonsumsi barang-barang yang diproduksi dengan energi bersih.

Oleh sebab itu, Nurul menyatakan keempat pelaku investasi bagi negara sudah sepenuhnya mengarah pada energi terbarukan. Indonesia akan tertinggal jika tidak turut memprioritaskan penggunaan energi hijau.

“Keempat pelaku ataupun ekosistem yang membentuk ekosistem dalam bisnis global semuanya mengarah ke hal yang sama,” ujar Nurul.

Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki komitmen menurunkan gas emisi rumah kaca dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025.

Namun, Ego mengakui tenggat waktu sudah semakin dekat sedangkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) baru mencapai setengah dari target.

“Waktu untuk pencapaian target ini semakin dekat, sedangkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional pada 2021, baru mencapai 11,7 persen,” ujar Ego dalam Indonesia Solar Summit 2022.

 



Penulis : Crysania Suhartanto

Editor   : Putri Dewi


RELATED ARTICLES

Hitungan Prabowo Soal Uang Kasus CPO Rp13,2 Triliun, Bisa Buat Apa Saja?

Presiden Prabowo Subianto melakukan perhitungan terkait uang kasus korupsi CPO Rp13,2 triliun yang ia sebut bisa digunakan untuk membangun desa ne ...

Renita Sukma . 20 October 2025

Polemik IKN Sebagai Ibu Kota Politik, Ini Kata Kemendagri dan Pengamat

Terminologi ibu kota politik yang melekat kepada IKN dianggap rancu karena bertentangan dengan UU IKN. r n r n

Renita Sukma . 18 October 2025

Dilema Kebijakan Rokok: Penerimaan Negara Vs Kesehatan Indonesia

Menkeu Purbaya ingin menggairahkan kembali industri rokok dengan mengerem cukai, sementara menteri sebelumnya Sri Mulyani gencar menaikkan cukai d ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 15 October 2025

Di Tengah Ketidakpastian Global, Emas Justru Terus Mengkilap

Meskipun secara historis dianggap sebagai aset lindung nilai paling aman, emas kerap ikut tertekan ketika terjadi aksi jual besar-besaran di pasar ...

Jessica Gabriela Soehandoko . 13 October 2025