Stories - 20 April 2022
Indonesia Harus Kebut Pengembangan Energi Bersih
Indonesia akan tertinggal jika tidak turut memprioritaskan penggunaan energi hijau.
.jpg)
Context.id, JAKARTA - Deputi Bidang Perencanaan Penanaman Modal Nurul Ikhwan menyatakan, Indonesia harus fokus pada pembangunan energi bersih.
“Kita tidak mempunyai cara lain selain daripada membangun indonesia dengan cara yang bersih,” ujar Nurul dalam Indonesia Solar Summit 2022 secara daring, Selasa (19/4/2022).
Menurutnya, sudah ada 163 perusahaan dari 23 negara yang berkomitmen menggunakan energi bersih pada 2040. Uni Eropa juga telah menerapkan carbon board adjustment mechanism yang mengatur barang-barang masuk yang akan dikenakan biaya tambahan jika proses produksinya memberikan kontribusi karbon pada atmosfer.
Lebih lanjut, lembaga pinjaman internasional juga sedang menghilangkan pinjaman untuk pembangkit listrik dengan tenaga batubara. Menurut studi dari Nielsen, 81 persen pasar akan mengonsumsi barang-barang yang diproduksi dengan energi bersih.
Oleh sebab itu, Nurul menyatakan keempat pelaku investasi bagi negara sudah sepenuhnya mengarah pada energi terbarukan. Indonesia akan tertinggal jika tidak turut memprioritaskan penggunaan energi hijau.
“Keempat pelaku ataupun ekosistem yang membentuk ekosistem dalam bisnis global semuanya mengarah ke hal yang sama,” ujar Nurul.
Menurut Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial, pemerintah Indonesia sebenarnya sudah memiliki komitmen menurunkan gas emisi rumah kaca dengan memanfaatkan energi baru dan terbarukan yang ditargetkan mencapai 23 persen pada 2025.
Namun, Ego mengakui tenggat waktu sudah semakin dekat sedangkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) baru mencapai setengah dari target.
“Waktu untuk pencapaian target ini semakin dekat, sedangkan kontribusi energi baru dan terbarukan (EBT) dalam bauran energi primer nasional pada 2021, baru mencapai 11,7 persen,” ujar Ego dalam Indonesia Solar Summit 2022.
Penulis : Crysania Suhartanto
Editor : Putri Dewi
MORE STORIES

Pencemaran Udara Perlu Diiringi Penegakkan Hukum
Penyelesaian persoalan pencemaran udara perlu diiringi dengan penegakkan hukum
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Polemik Utang Pemerintah ke BUMN
Pemerintah diminta untuk segera membayarkan utang atau tanggungannya kepada BUMN agar tidak mengganggu kinerja perusahaan pelat merah tersebut
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kejagung Dalami Korupsi Dana Sawit di BPDPKS
Kerugian negara dalam dugaan korupsi di BPDPKS ini karena ada korporasi yang mendapatkan dana pengembangan biodiesel tapi hasilnya tidak sesuai
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023

Kementerian BUMN Gandeng Kejagung Awasi Dana Pensiun
Amburadulnya pengelolaan dana pensiun badan usaha milik negara (Dapen BUMN) yang dapat mengakibatkan kerugian besar menjadi perhatian pemerintah
Noviarizal Fernandez | 21-09-2023
A modern exploration of business, societies, and ideas.
Powered by Bisnis Indonesia.
Copyright © 2023 - Context
Copyright © 2023 - Context