Harga BBM Naik, Indonesia Menuju Stagflasi?

Context.id, JAKARTA - Pemerintah resmi menaikan harga bahan bakar minyak (BBM) pada Sabtu (3/8/2022).

Dengan demikian, Pertalite (RON 90) naik dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter, Solar Subsidi (CN 48) dari Rp5.150 per liter menjadi Rp6.800 per liter, dan Pertamax (RON 92) dari Rp12.500 jadi Rp14.500 per liter. 

Kenaikan ini cukup memicu penolakan dari publik. Pasalnya, harga BBM naik justru saat harga minyak dunia mengalami penurunan. 

Dikutip dari laman Trading Economics, angka crude oil (brent) pada 29 Agustus 2022 mencapai US$106,04/ barel atau Rp1.581.777/barel, sedangkan pada hari ini (5/9/2022) harga minyak dunia turun menjadi US$95,176/ barel atau Rp1.419.721/barel.

Namun dilansir dari Tempo, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyatakan bahwa anggaran subsidi untuk energi akan tetap membengkak sekalipun harga minyak dunia turun. Maka dari itulah diputuskan bahwa subsidi terpaksa dikurangi, yang otomatis membuat harga bahan bakar minyak jadi naik. 

Kalau menurut Presiden Joko Widodo, “pemerintah telah berupaya sekuat tenaga untuk melindungi rakyat dari gejolak harga minyak dunia”. Namun, hal ini cukup sulit dilakukan karena keterbatasan biaya.

 

Kenapa BBM Bisa Naik?

Diketahui, sebelum kenaikan harga BBM berlangsung, pemerintah harus menanggung subsidi sebesar Rp502,4 triliun, padahal prediksi untuk tahun ini hanyalah sebesar Rp152,5 triliun. 

Hal ini terjadi karena kondisi geopolitik global yang sedang tinggi, sehingga ditakutkan akan membuat pasokan minyak dunia berkurang. 

Padahal, kalau menurut Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat, kenaikan harga BBM ini seharusnya dapat diminimalisir dengan pengurangan penggunaan APBN untuk pembangunan ibu kota negara (IKN) dan kereta cepat. 

 

Apa Dampaknya?

Pada Juli 2022, peningkatan harga bahan pangan jika dibandingkan tahun sebelumnya, hampir mencapai 11 persen. Padahal pada saat itu, isu kenaikan harga BBM belum bergulir dan kenaikan bahan pangan hanya dikarenakan isu global, pemulihan pandemi, serta kenaikan suku bunga dari Amerika Serikat.

Lantas, bagaimana dengan saat ini, dimana suku bunga Indonesia juga sudah naik dan harga BBM juga ikut naik?

Menurut Direktur Center of Economics and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira hal ini akan berdampak pada seluruh sektor industri. Soalnya, semua bidang usaha pasti berkaitan dengan transportasi. 

Skenario terburuknya, masyarakat kelas menengah akan cenderung mengorbankan belanjanya karena uangnya dipakai untuk membeli BBM. 

“Yang tadinya bisa belanja baju, mau beli rumah lewat KPR, hingga sisihkan uang untuk memulai usaha baru, akhirnya tergerus untuk beli bensin. Imbasnya apa? Permintaan industri manufaktur bisa terpukul, serapan tenaga kerja bisa terganggu, dan target-target pemulihan ekonomi pemerintah bisa buyar,” ujar Bhima dilansir dari Bisnis. 

Lebih lanjut, Bhima bahkan menyatakan bahwa kenaikan harga BBM ini bisa membuat Indonesia terancam stagflasi. Pasalnya, harga barang-barang yang naik signifikan tersebut tidak dibarengi dengan terbukanya kesempatan kerja. 

Senada, Pakar Kebijakan Publik Narasi Institute Achmad Nur Hidayat juga mengutarakan bahwa efek dari kenaikan harga BBM ini akan menyebabkan adanya PHK massal. “Pabrik-pabrik juga akan keberatan menghadapi dampak dari kenaikan harga BBM ini,” ujar Achmad dilansir dari Bisnis. 

Walaupun pemerintah sebenarnya sudah memberikan sejumlah bantuan sosial untuk mengantisipasi kenaikan harga ini, tetapi bantuan tersebut tidak mampu menanggulangi tingkat risiko yang dihasilkan.

“Bantalan sosial yang digelontorkan sebesar Rp24,17 triliun tidak akan sebanding dengan tingkat risiko yang akan ditanggung atas kebijakan kenaikan BBM,” ujar Achmad.

Maka dari itu, menurut Achmad, masyarakat Indonesia ibarat sudah jatuh, lalu tertimpa tangga. Belum selesai penderitaan akibat pandemi Covid-19, kini masyarakat harus menghadapi kenaikan harga BBM dan risiko lonjakan harga kebutuhan sehari-hari.