Context.id, JAKARTA - Sejak 17 Februari 2025, ribuan mahasiswa dan masyarakat turun ke jalan, dengan puncak aksi berlangsung pada 21 Februari. Mereka mengecam kebijakan pemerintahan Prabowo, terutama soal Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/2025 yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat. 

Salah satu isu yang disorot adalah efisiensi anggaran yang dinilai hanya memangkas sektor esensial seperti pendidikan dan kesehatan, tetapi tetap mempertahankan fasilitas mewah pejabat serta anggaran untuk buzzer dan influencer politik.

Massa aksi menuntut 7 target efisiensi, termasuk pemangkasan tunjangan pejabat, jumlah jabatan menteri dan staf khusus, serta anggaran keamanan yang digunakan untuk represif terhadap rakyat. 

Selain itu, mereka juga menolak proyek strategis nasional (PSN) yang dianggap merusak lingkungan dan menyerukan penghapusan subsidi biodiesel yang dinilai menguntungkan korporasi sawit.

Namun, #IndonesiaGelap bukan sekadar menyoal efisiensi. Gerakan ini membawa tuntutan yang lebih luas, antara lain:

1. Menggugat kebijakan kontroversial, seperti RUU Minerba, revisi UU TNI-Polri, serta penghapusan tunjangan kinerja dosen.

2. Menuntut pengesahan regulasi pro-rakyat, seperti RUU Masyarakat Adat, RUU Perampasan Aset, dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga.

3. Menolak proyek-proyek besar pemerintah seperti Danantara, pembangunan IKN, serta food estate 20 juta hektare.

Di media sosial, kampanye ini meluas hingga ke tingkat global. Sejumlah pengguna platform X menerjemahkan narasi gerakan ini ke berbagai bahasa untuk menarik perhatian dunia internasional.

Alih-alih merespons dengan dialog, pemerintah justru menanggapi aksi ini dengan sikap yang terkesan meremehkan. Ketua Dewan Energi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan justru menyindir balik dengan pernyataan, "Kau yang gelap!"