Context.id, JAKARTA - Belakangan ini ramai soal pemakzulan Presiden Korea Selatan Yoon Suk Yeol akibat pengumuman darurat militer pada pekan lalu. 

Sebenarnya, bukan hanya presiden di Korsel saja yang pernah dimakzulkan. Dalam sejarah politik Indonesia, sebelumnya ada tiga presiden dimakzulkan, Presiden Sukarno, Soeharto, dan terakhir Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. 

Tapi mungkin yang menarik soal pemakzulan yang pernah dialami Gus Dur karena berada di era reformasi?

Presiden Gus Dur dikenal sebagai ulama yang sangat moderat karena pemikirannya sangat modern bahkan berani melawan arus karena membuka jalan pluralisme dan toleransi yang sangat dihindari pemuka agama Islam di Indonesia. 

Bukan hanya soal kebudayaan, banyak keputusan dan kebijakan politiknya yang dinilai kontroversial. 

Selain membela etnis Tionghoa, Gus Dur juga berada di pihak kelompok tertindas Papua dengan membolehkan pengibaran bendera bintang kejora. 

Perkara yang membuat Presiden ke-4 Republik Indonesia, Gus Dur ini dimakzulkan adalah isu yang sebenarnya tidak pernah terbukti secara hukum sampai saat ini yakni . skandal “Buloggate” dan "Bruneigatte". 

Meskipun secara hukum kasus tersebut tidak pernah terbukti, lawan politik Gus Dur memanfaatkan dua isu itu untuk menggulingkannya dari kursi presiden RI. 

Persoalan pemakzulan Gus Dur saat itu erat dengan nuansa politik. Banyak yang kemudian mengatakan bahwa kesalahan sengaja dibuat secara sistematis dan memang direncanakan. 

Kelompok yang melawan Gus Dur merupakan campuran dari kelompok eks Orba dan kelompok Reformasi.

Gus Dur pernah menyebut DPR kumpulan anak TK, mengeluarkan Dekrit Presiden yang isinya antara lain, membekukan MPR/DPR, mengembalikan kedaulatan ke tangan rakyat, dan membekukan Partai Golongan Karya

Hingga pada 23 Juli 2001, Presiden Gus Dur dimakzulkan lewat Sidang Istimewa MPR RI. Pemakzulan Gus Dur saat itu juga didukung oleh demonstrasi mahasiswa sekitar 8 ribu orang yang menggeruduk gedung MPR/DPR senayan yang terhasut soal isu korupsi yang tidak pernah terbukti itu. 

Keputusan tersebut banyak membuat pendukungnya kecewa bahkan siap melawan dengan membentuk pasukan berani mati. 

Namun, Gus Dur sendiri yang turun tangan untuk meredakan amarah dari pendukungnya dengan mengatakan jabatan politik tidak perlu dibela mati-matian dan kemanusiaan lebih penting, sehingga tidak terjadi eskalasi politik yang lebih parah. 

Pada sisa masa jabatannya sebagai presiden, Gus Dur digantikan Megawati.