Context.id, JAKARTA - Dana kekayaan Kerajaan Arab Saudi yang dihimpun dalam lembaga investasi dan diketuai Putra Mahkota Mohammed Bin Salman (MBS) telah menjadi kendaraan utama bagi kerajaan untuk membungkam kritik internasional. 

Hal itu terungkap dalam laporan yang dirilis Human Rights Watch (HRW) seperti dikutip dari Bloomberg, Rabu (20/11). Menurut HRW, penggunaan dana itu tidak memiliki pengawasan oleh otoritas independen sehingga rentan digunakan dalam kegiatan yang bisa menutupi pelanggaran hak asasi manusia. 

Pangeran MBS mempunyai visi yang sangat jauh terkait ekonomi, salah satunya soal mempersiapkan sumber penghasilan selain minyak. Masalahnya, seringkali ide-ide MBS bertentangan dengan tradisi kerajaan atau pandangan masyarakat saudi yang sangat konservatif. 

"Untuk membungkam kritik dan mengalihkan perhatian dari catatan hak asasi manusia di Arab Saudi, dana kekayaan itu digunakan untuk investasi di yurisdiksi asing dan membangun dukungan bagi Mohammed bin Salman," kata laporan itu.

HRW mengutip perjanjian kerangka kerja tahun 2023 antara PGA Tour dan LIV Golf yang didukung lembaga investasi Arab Saudi mencantumkan klausul tidak tertulis untuk mencegah pejabat entitas yang berbasis di AS tersebut mengkritik catatan HAM Arab Saudi. 

Laporan tersebut juga menyoroti apa yang disebutnya sebagai pengusiran paksa terhadap orang-orang yang tinggal di wilayah Arab Saudi yang lahannya sedang dikembangkan oleh lembaga investasi tersebut. 

Bukan hanya pengusiran, dalam beberapa kasus ada yang berujung pada penahanan dan hukuman mati.  

Mengacu laporan Bloomberg, perwakilan lembaga investasi Arab Saudi mengatakan penduduknya sudah ditawari kompensasi yang besar untuk pindah dari wilayah yang diperuntukkan bagi pembangunan oleh entitas terkait.

Pangeran Mohammed mengubah dana tersebut dari perusahaan induk domestik yang sepi menjadi salah satu investor global paling terkenal dalam waktu kurang dari satu dekade. 

Entitas yang bernilai hampir US$1 triliun itu sekarang menjadi instrumen utama proyeksi kekuatan lunak negara itu secara internasional dan salah satu kendaraan terpenting bagi upaya sang putra mahkota untuk menghentikan ketergantungan ekonomi Saudi pada minyak.

Walaupun MBS, telah menyetujui gelombang perubahan agar masyarakat Saudi tidak terlalu konservatif dengan cara melemahkan wewenang polisi agama dan mengizinkan perempuan mengemudi, di sisi lain dia juga melakukan tindakan keras terhadap perbedaan pendapat. 

MBS sebagai ketua lembaga investasi Arab Saudi memegang kendali hampir total atas dananya. Selain sebagai ketua, dia juga memosisikan dirinya sebagai ketua dewan penasehat dan komite pemerintah. 

Sejak menjadi perdana menteri pada 2022 lalu, MBS juga memiliki kewenangan untuk menunjuk anggota dewan pengawas maupun penasehat di lembaga yang di bawahinya.

Meskipun dinilai tertutup, bukan berarti MBS benar-benar menutup soal laporan penggunaan dana tersebut.

Dalam beberapa tahun terakhir, lembaga ini telah mulai menerbitkan akun dan laporan tahunan, serta merinci prosedur tata kelola di situs webnya.

Sebenarnya yang dilakukan MBS bukanlah hal baru di Timur Tengah. Dana kekayaan kerajaan negara Timur Tengah sering kali dikendalikan oleh anggota keluarga penguasa. 

Misalnya, Otoritas Investasi Abu Dhabi yang memiliki lembaga serupa senilai US$1 triliun juga diketuai oleh Sheikh Tahnoon bin Zayed Al Nahyan, saudara presiden negara tersebut.