Share

Stories 19 Mei 2022

Siap-Siap, Tarif Listrik Orang Kaya Bakal Naik

Kenaikan tarif listrik golongan 3.000 VA ke atas dinilai dapat menjaga keadilan dan berbagi beban demi menekan APBN.

Petugas PT PLN (Persero) melakukan perbaikan dan perawatan untuk mengoptimalkan jaringan listrik di Banda Aceh, Aceh, Kamis (28/4/2022). - Antara -

Context.id, JAKARTA - Pemerintah akan menaikkan tarif listrik bagi pelanggan golongan 3.000 VA ke atas. Usulan ini telah disetujui dalam sidang kabinet menyusul lonjakan harga komoditas energi.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) soal persetujuan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (19/5/2022).

"Bapak Presiden di sidang kabinet sudah menyetujui beban kelompok rumah tangga yang mampu direpresentasikan untuk fiskal langganan listrik di atas 3.000 VA boleh ada kenaikan harga listrik, hanya segmen itu ke atas," ujar Sri Mulyani dilansir dari Bisnis.com, pada Kamis (19/5/2022).

Kenaikan tarif listrik golongan 3.000 VA ke atas dinilai dapat menjaga keadilan dan berbagi beban demi menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kenaikan harga energi dan komoditas membuat beban subsidi dan kompensasi energi ikut melonjak. Di samping itu, kebutuhan subsidi dan kompensasi untuk menahan gejolak harga komoditas mencapai Rp443,6 triliun pada 2022.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi listrik senilai Rp56,5 triliun dengan asumsi harga awal Indonesia crude price (ICP) yang berkisar US$63 per barel. Namun, harga ICP naik menjadi US$100 per barel yang membuat kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp59,6 triliun. Sehingga, terdapat selisih senilai Rp3,1 triliun.

"Kami usulkan untuk tambahan subsidi energi Rp74,9 triliun untuk BBM, LPG, dan listrik. Untuk BBM dan LPG Rp71,8 triliun dan listrik Rp3,1 triliun. Ini kami usulkan untuk dibayarkan keseluruhan," jelas Sri Mulyani.

Saat ini, beban besar ada di sisi kompensasi pemerintah kepada PT PLN (Persero). Dengan asumsi ICP US$63 per barel, pemerintah tidak menganggarkan kompensasi untuk PLN pada 2022. Tetapi, kenaikan harga ICP menjadi US$100 per barel terdapat kebutuhan kompensasi Rp21,4 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera menyesuaikan pagu subsidi dan kompensasi agar keuangan badan usaha, yakni PLN bisa membaik agar mampu menjaga ketersediaan energi nasional.



Penulis : Putri Dewi

Editor   : Putri Dewi

Stories 19 Mei 2022

Siap-Siap, Tarif Listrik Orang Kaya Bakal Naik

Kenaikan tarif listrik golongan 3.000 VA ke atas dinilai dapat menjaga keadilan dan berbagi beban demi menekan APBN.

Petugas PT PLN (Persero) melakukan perbaikan dan perawatan untuk mengoptimalkan jaringan listrik di Banda Aceh, Aceh, Kamis (28/4/2022). - Antara -

Context.id, JAKARTA - Pemerintah akan menaikkan tarif listrik bagi pelanggan golongan 3.000 VA ke atas. Usulan ini telah disetujui dalam sidang kabinet menyusul lonjakan harga komoditas energi.

Hal ini diungkapkan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat Rapat Kerja Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (Raker Banggar DPR) soal persetujuan kebutuhan anggaran dalam merespons kenaikan harga komoditas di Gedung DPR/MPR, Jakarta, pada Kamis (19/5/2022).

"Bapak Presiden di sidang kabinet sudah menyetujui beban kelompok rumah tangga yang mampu direpresentasikan untuk fiskal langganan listrik di atas 3.000 VA boleh ada kenaikan harga listrik, hanya segmen itu ke atas," ujar Sri Mulyani dilansir dari Bisnis.com, pada Kamis (19/5/2022).

Kenaikan tarif listrik golongan 3.000 VA ke atas dinilai dapat menjaga keadilan dan berbagi beban demi menekan anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN).

Kenaikan harga energi dan komoditas membuat beban subsidi dan kompensasi energi ikut melonjak. Di samping itu, kebutuhan subsidi dan kompensasi untuk menahan gejolak harga komoditas mencapai Rp443,6 triliun pada 2022.

Pemerintah telah menyiapkan anggaran subsidi listrik senilai Rp56,5 triliun dengan asumsi harga awal Indonesia crude price (ICP) yang berkisar US$63 per barel. Namun, harga ICP naik menjadi US$100 per barel yang membuat kebutuhan subsidi listrik menjadi Rp59,6 triliun. Sehingga, terdapat selisih senilai Rp3,1 triliun.

"Kami usulkan untuk tambahan subsidi energi Rp74,9 triliun untuk BBM, LPG, dan listrik. Untuk BBM dan LPG Rp71,8 triliun dan listrik Rp3,1 triliun. Ini kami usulkan untuk dibayarkan keseluruhan," jelas Sri Mulyani.

Saat ini, beban besar ada di sisi kompensasi pemerintah kepada PT PLN (Persero). Dengan asumsi ICP US$63 per barel, pemerintah tidak menganggarkan kompensasi untuk PLN pada 2022. Tetapi, kenaikan harga ICP menjadi US$100 per barel terdapat kebutuhan kompensasi Rp21,4 triliun.

Oleh karena itu, pemerintah diminta segera menyesuaikan pagu subsidi dan kompensasi agar keuangan badan usaha, yakni PLN bisa membaik agar mampu menjaga ketersediaan energi nasional.



Penulis : Putri Dewi

Editor   : Putri Dewi


RELATED ARTICLES

Mengenang 20 Tahun Tsunami Aceh

Sudah dua dekade berlalu, namun tsunami masih menjadi ancaman nyata bagi masyarakat pesisir. Perlu ada kesiapan menghadapinya

Context.id . 26 December 2024

Provokasi Elon Musk Agar Tidak Ada yang Menyumbang ke Wikipedia

Elon Musk melakukan provokasi melalui X agar tidak ada yang menyumbang donasi ke Wikipedia karena menyebarkan ide-ide keberagaman dan kesetaraan

Context.id . 26 December 2024

Malaysia Berlakukan Lisensi Medsos, Telegram dan Tencent Ikut Ajukan

Lisensi berlaku 1 Januari 2025 untuk meningkatkan keamanan daring, perlindungan pengguna layanan pesan internet dan layanan media sosial

Context.id . 26 December 2024

Ulat Pemakan Polimer, Solusi Mengurangi Sampah Plastik?

Larva-larva ini mampu memakan bahan utama styrofoam dan bisa berpotensi membantu mengurangi polusi lebih cepat dan lebih efisien

Context.id . 26 December 2024